Position Paper bersama antara Yayasan TIFA, ELSAM, LBH PERS, KRHN dan WAHID INSTITUTE
Kertas posisi mengulas perjalanan pembaruan KUHP semenjak paruh enam puluhan, dan gagasan-gagasan utama yang diusung oleh berbagai tim yang pernah terbetnuk. Juga secara khusus melihat kecenderungan arah perubahan yang ada dalam RUU KUHP secara lebih detail. Hal ini mencakup gagasan-gagasan utama yang diusung oleh tim perumusan RUU KUHP yang mencakup arah dan kecenderungan politik kriminalisasi…
Sebenarnya, apa yang dimaksudkan dengan Daftar Inventaris Masalah terkait dengan naskah RUU KUHP dalam tulisan ini belum dapat dikatakan sebagai DIM yang selama ini ada di dalam tradisi DIM di Parlemen, karena tulisan ini belum secara tegas memberikan rekomendasi-rekomendasi untuk menyusun perubahan pasal secara utuh. Dalam naskah ini, rekomendasi yang ditawarkan hanya berupa rekomendasi uinum …
The objective of the study regarding the main idea of this book is to establish the initial mapping for LPSK, to find the obstacles faced by the institution, and to look for the solution in form of remarks and general recommendations. n mapping the LPSK as an institution, the research was conducted by collecting some references that were taken from various sources such as regulations that ar…
On 16 May 2008, the Committee against Torture (hereinafter “Committee”) issued its Concluding Observation on the Second Periodic Report of the Government of Indonesia (hereinafter “GoI”), which was submitted and discussed in the 40th session of the Committee in May 2008. There were twenty-seven recommendations for actions to be taken by the GoI in order to improve its performance in the…
Komentar tertulis ini diajukan kepada Pengadilan Negeri Tangerang untuk memberikan pandangan dan dukungan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa perkara dengan Nomor Perkara: 1269/PEN.PID.B/2009/PN.TNG untuk menilai apakah dalam kasus yang sedang diperiksa ini Negara Republik Indonesia telah bertindak dengan melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tentang Kem…
Administrasi peradilan di Indonesia, terutama dalam konteks paska maupun rentan konflik, sangat membutuhkan pengintegrasian nilai-nilai serta standar-standar hak asasi manusia. Hal ini bukan saja disebabkan oleh fakta bahwa Indonesia merupakan Negara pihak dlaam berbagai Konvensi Internasional yang behubungan dengan hak asasi manusia, khususnya Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politi…
Dokumentasi Proses Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Beracara pada Pengadilan Hak Asasi Manusia ini merupakan upaya untuk memberikan informasi yang lengkap mengenai tahapan-tahapan kegiatan maupun naskah-naskah yang dihasilkan dari seluruh rangkaian kegiatan. Diharapkan, penerbitan dokumentasi proses penyusunan pedoman ini dapat menjadi sarana akuntabilitas pelaksanaan program sekaligus memberikan…
Buku ini memberikan gambaran utuh mengenai permasalahan penerapan penahanan pra-persidangan di Indonesia. Juga memetakan kebijakan penahanan dalam topik-topik strategis yang berguna untuk menyusun rekomendasi bagi perbaikan penerapan kebijakan penahanan.Data diperoleh dari berbagai metode dengan contoh empat kota, yaitu Medan, Makassar, Kupang dan Jakarta.
Keterbatasan konsep mengenai korban yang berhak mendapatkan layanan pemberian bantuan dan tidak memadainya konsep pemberian bantuan dalam UU PSK dikhawatirkan akan menyulut kerancuan implementasi pemberian bantuan oleh LPSK Dalam UU PSK, terdapat dua pasal yang secara khusus memerintahkan pemerintah untuk menyusun peraturan pemerintah memgenai ketentuan pemberian kompensasi dan restitusi dan ke…