Lengsernya Soeharto 1998 babak baru dalam perbincangan mengenai hukum dan regim hukum. Gagasan mengenai kepastian hukum, negara hukum, jaminan perlindungan hukum merupakan diksi yang secara konsisten dilekatkan dalam gagasan reformasi hukum dan dipersepsikan sebagai bagian tak terpisah dalam pembentukan demokrasi dalam masa transisi. Supremasi hukum dipercaya merupakan salah satu pilar pen…
Transisi dari kondisi otoritarian ke demokrasi adalah dambaan setiap rakyat setelah mundurnya Soeharto. Namun apa lacur pemerintahan yang terbentuk setelah transisi itu berjalan tidak memiliki kekuatan yang prima untuk menyelesaikan masalah-masalah hak asasi manusia yang terjadi dan diperbuat oleh rezim masa lalu. Hal itu terjadi baik karena masih dominannya kekuatan-kekuatan politik otoritaria…
Administrasi peradilan di Indonesia, terutama dalam konteks paska maupun rentan konflik, sangat membutuhkan pengintegrasian nilai-nilai serta standar-standar hak asasi manusia. Hal ini bukan saja disebabkan oleh fakta bahwa Indonesia merupakan Negara pihak dlaam berbagai Konvensi Internasional yang behubungan dengan hak asasi manusia, khususnya Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politi…
Administrasi peradilan di Indonesia, terutama dalam konteks paska maupun rentan konflik, sangat membutuhkan pengintegrasian nilai-nilai serta standar-standar hak asasi manusia. Hal ini bukan saja disebabkan oleh fakta bahwa Indonesia merupakan Negara pihak dlaam berbagai Konvensi Internasional yang behubungan dengan hak asasi manusia, khususnya Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politi…
Administrasi peradilan di Indonesia, terutama dalam konteks paska maupun rentan konflik, sangat membutuhkan pengintegrasian nilai-nilai serta standar-standar hak asasi manusia. Hal ini bukan saja disebabkan oleh fakta bahwa Indonesia merupakan Negara pihak dlaam berbagai Konvensi Internasional yang behubungan dengan hak asasi manusia, khususnya Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politi…
Buku ini menguraikan ranah kerja LPSK dalam konteks perlindungan terhadap whistleblower dalam konteks hukum pidana dan dalam konteks sistem pelaporan untuk mengungkap pelanggaran-pelanggaran dalam penyelenggaraan pemerintahan, kelembagaan dan perusahaan. Buku ini juga mengulas perkembangan baru mengenai whistleblower, yaitu Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi p…
Seri ke 5 dari 7 seri