Ditapis dengan
Implementasi Instrumen-instrumen HAM sebagai Pilihan untuk mengembalikan kond…
Lengsernya Soeharto 1998 babak baru dalam perbincangan mengenai hukum dan regim hukum. Gagasan mengenai kepastian hukum, negara hukum, jaminan perlindungan hukum merupakan diksi yang secara konsisten dilekatkan dalam gagasan reformasi hukum dan dipersepsikan sebagai bagian tak terpisah dalam pembentukan demokrasi dalam masa transisi. Supremasi hukum dipercaya merupakan salah satu pilar pen…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 5367-2016
Dalam tawanan rezim lama: situasi hak asasi manusia sepanjang tahun 2000
Transisi dari kondisi otoritarian ke demokrasi adalah dambaan setiap rakyat setelah mundurnya Soeharto. Namun apa lacur pemerintahan yang terbentuk setelah transisi itu berjalan tidak memiliki kekuatan yang prima untuk menyelesaikan masalah-masalah hak asasi manusia yang terjadi dan diperbuat oleh rezim masa lalu. Hal itu terjadi baik karena masih dominannya kekuatan-kekuatan politik otoritaria…
- Edisi
- Laporan HAM
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 41 p.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 341.4 DAL
Modul Pelatihan Hak Asasi Manusia Tingkat Dasar Bagi Aparat Penegak Hukum di …
Administrasi peradilan di Indonesia, terutama dalam konteks paska maupun rentan konflik, sangat membutuhkan pengintegrasian nilai-nilai serta standar-standar hak asasi manusia. Hal ini bukan saja disebabkan oleh fakta bahwa Indonesia merupakan Negara pihak dlaam berbagai Konvensi Internasional yang behubungan dengan hak asasi manusia, khususnya Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politi…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- xx, 164 hal. ; 30cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 371.3 MOD
Panduan Pelatihan untuk Pelatih Hak Asasi Manusia Bagi Penegak Hukum
Administrasi peradilan di Indonesia, terutama dalam konteks paska maupun rentan konflik, sangat membutuhkan pengintegrasian nilai-nilai serta standar-standar hak asasi manusia. Hal ini bukan saja disebabkan oleh fakta bahwa Indonesia merupakan Negara pihak dlaam berbagai Konvensi Internasional yang behubungan dengan hak asasi manusia, khususnya Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politi…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 978-602-18223-2-6
- Deskripsi Fisik
- xxii, 236 hal. ; 30cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 371.3 PAN
Modul Pelatihan Hak Asasi Manusia Tingkat Lanjut Bagi Aparat Penegak Hukum di…
Administrasi peradilan di Indonesia, terutama dalam konteks paska maupun rentan konflik, sangat membutuhkan pengintegrasian nilai-nilai serta standar-standar hak asasi manusia. Hal ini bukan saja disebabkan oleh fakta bahwa Indonesia merupakan Negara pihak dlaam berbagai Konvensi Internasional yang behubungan dengan hak asasi manusia, khususnya Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politi…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- xxii, 236 hal. ; 30cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 371.3 MOD
Memahami whistleblower
Buku ini menguraikan ranah kerja LPSK dalam konteks perlindungan terhadap whistleblower dalam konteks hukum pidana dan dalam konteks sistem pelaporan untuk mengungkap pelanggaran-pelanggaran dalam penyelenggaraan pemerintahan, kelembagaan dan perusahaan. Buku ini juga mengulas perkembangan baru mengenai whistleblower, yaitu Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi p…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- xvi, 112p.; 21cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 347.06 MEM
Tanggung jawab pidana korporasi dalam rancangan KUHP
Seri ke 5 dari 7 seri
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 32 p.
- Judul Seri
- Position paper advokasi RUU KUHP seri 5
- No. Panggil
- -
Karya Umum 
Filsafat 
Agama 
Ilmu-ilmu Sosial 
Bahasa 
Ilmu-ilmu Murni 
Ilmu-ilmu Terapan 
Kesenian, Hiburan, dan Olahraga 
Kesusastraan 
Geografi dan Sejarah