Pengembangan Kelembagaan KKR Aceh : Dari Langkah Taktis Menuju Langkah Strategis

Keberanian dan keberhasilan pembentukan KKR Aceh, dengan dukungan penuh masyarakat sipil, harapannya akan menjadi salah satu jalan keluar alternatif, dari seluruh kebuntuan langkah penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu yang lebih komprehensif di tingkat nasional. Meski dalam implementasinya tentu memiliki hambatan yang cukup besar, khususnya terkait dengan kerumitan birokrasi yang dihadapi, te…

Identifikasi Modalitas dan Hambatan Kepatuhan Pertamina sebagai Aktor Pemajua…

Penugasan PT. Pertamina untuk mengelola Bahan Bakar Nabati melalui program B20 berbasis minyak sawit tersebut, mengemukan isu pembangunan berkelanjutan (sustainability issues) yang bersinggungan dengan isu hak asasi manusia (human rights issues). Oleh karenanya, untuk memastikan komitmen pembangunan berkelanjutan yang bersinggungan dengan isu hak asasi manusia tersebut, terutama dalam memastika…

ACCESS : Advocating Principles of Business and Human Rights for Better Societ…

Semakin maraknya konflik dan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang ditimbulkan oleh operasi perusahaan, maka Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) berinisiatif untuk merumuskan Prinsipprinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia (United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights/UNGPs). UNGPs kemudian diadopsi menjadi Resolusi Dewan HAM PBB No.17/4 tahun 2011. Prinsip panduan …

Glosari pelanggaran hak asasi manusia yang berat: bahan bacaan pelatihan bagi…

Terminologi "pelanggaran hak asasi manusia yang berat" (gross vialations of human rights) tampak sudah akrab di mata dan telinga kita. Yang menjadi menjadi persoalan adalah di balik terminologi itu tersebar pelbagai istilah dan konsep yang memerlukan penjelasan khusus dalam memahaminya. Buku ini meringkas dan menjelaskan istilah-istilah penting dan konsep-konsep utama seputar subjek ini. Jenis-…

Jurnal Dignitas: Hak Asasi Manusia dan Fundamentalisme

Paska lepas dari perangkap fundamentalisme politik atau rezim otoriter, saat ini Indonesia menghadapi dua fundamentalisme lainnya yang tak kalah berbahaya: fundamentalisme pasar dan agama. Gejala ini sangat faktual dan aktual. Fundamentalisme sangat bertentangan dengan hak asasi manusia dari sejak gagasan hingga ujungnya dalam bentuk kebijakan atau aksi. Guna mengamati menguatnya fundamental…

Modul Pelatihan Hak Asasi Manusia Tingkat Dasar Bagi Aparat Penegak Hukum di …

Administrasi peradilan di Indonesia, terutama dalam konteks paska maupun rentan konflik, sangat membutuhkan pengintegrasian nilai-nilai serta standar-standar hak asasi manusia. Hal ini bukan saja disebabkan oleh fakta bahwa Indonesia merupakan Negara pihak dlaam berbagai Konvensi Internasional yang behubungan dengan hak asasi manusia, khususnya Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politi…

Kajian Komnas HAM terhadap peraturan daerah DKI Jakarta No. 8 Tahun 2007 tent…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

ix, 107p.; 23cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

353.3 KAJ

Pendidikan yang terabaikan: masalah dan penyelesaiannya = Education denied

Katarina sebagai pelapor khusus PBB tentang hak atas pendidikan menggambarkan distorsi atau penyimpangan hak atas pendidikan sebagai suatu hasil liberalisasi ekonomi dan keunggulan ideologi pasar bebas dalam lembaga-lembaga seperti Bank Dunia. Adanya suatu kebutuhan untuk meninjau kembali formulasi dominan neo-liberal dalam beberapa tahun terakhir yang telah gagal dalam mengembangkan kondisi um…

Modul Pelatihan Hak Asasi Manusia Tingkat Lanjut Bagi Aparat Penegak Hukum di…

Administrasi peradilan di Indonesia, terutama dalam konteks paska maupun rentan konflik, sangat membutuhkan pengintegrasian nilai-nilai serta standar-standar hak asasi manusia. Hal ini bukan saja disebabkan oleh fakta bahwa Indonesia merupakan Negara pihak dlaam berbagai Konvensi Internasional yang behubungan dengan hak asasi manusia, khususnya Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politi…

Kejahatan terhadap kemanusiaan: perjuangan untuk mewujudkan keadilan global =…

Konsep kejahatan terhadap kemanusiaan pertama kali digunaka di Nuremberg untuk mengutuk para pemimpin Nazi. Konsep ini telah memberikan pengakuan universal terhadap keutuhan untuk menuntut pertanggungjawaban dari para pemimpin politik yang terlibat dalam perang, genosida dan penyiksaan yang telah menodai dunia kita.