Modul Pelatihan Monitoring Peradilan dalam Kasus Kebebasan Beragama/Berkeyakinan

Modul ini disusun sebagai panduan bagi para pekerja hak asasi manusia yang akan melakukan monitoring peradilan kasus-kasus terkait kebebasan beragama / berkeyakinan. Modul ini pertama kali digunakan dalam Pelatihan Monitoring Peradilan KBB Bagi Pekerja HAM, 28-31 Oktober 2013 di Jakarta. Proses penyusunan modul ini melalui beberapa tahapan. Tahapan tersebut antara lain adalah melakukan pemet…

Prinsip-Prinsip Panduan untuk Bisnis dan Hak Asasi Manusia Kerangka Perserika…

Dengan diterjemahkan dan diterbitkannya Prinsip-prinsip Panduan ini diharapkan korporasi-korporasi, khususnya yang beroperasi di Indonesia, dapat lebih memahami mengenai peran penting perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Sehingga, secara perlahan, namun pasti prinsip-prinsip dan standar hak asasi manusia dapat diintegrasikan ke dalam operasionalisasi korporasi, yang pada ak…

Kejahatan terhadap kemanusiaan: perjuangan untuk mewujudkan keadilan global =…

Konsep kejahatan terhadap kemanusiaan pertama kali digunaka di Nuremberg untuk mengutuk para pemimpin Nazi. Konsep ini telah memberikan pengakuan universal terhadap keutuhan untuk menuntut pertanggungjawaban dari para pemimpin politik yang terlibat dalam perang, genosida dan penyiksaan yang telah menodai dunia kita.

Buku panduan pembuatan kebijakan publik berbasis hak asasi manusia (HAM): Unt…

Buku ini dibuat dengan harapan para anggota legislatif terbantu dalam memastikan bahwa peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang mereka buat menjadi alat pelaksanaan hak asasi manusia.

Strategi kandidat pro-demokrasi dalam pilkada

Edisi

-

ISBN/ISSN

978 979 25 2133 7

Deskripsi Fisik

163p.

Judul Seri

-

No. Panggil

342.07 Str

Kejahatan terhadap kemanusiaan : Laporan lokakarya internasional

Edisi

-

ISBN/ISSN

979 95552 6 4

Deskripsi Fisik

ix, 100p. ; 30 p.

Judul Seri

-

No. Panggil

345.0235 KEJ

Hukum hak asasi manusia

Membicarakan HAM secara komprehensif mulai dari landasan filosofis, historis, yuridis konstitusional sampai pada tingkatan implementatif dalam mekanisme monitoring penegakan HAM, baik pada tingkat internasional, regional, maupun nasional.