Kajian atas Implementasi Peraturan Komnas HAM untuk Perlindungan Pembela Hak …

Penerbitan Peraturan Komnas HAM Nomor 5 Tahun 2015 tentang Prosedur Perlindungan Terhadap Pembela HAM (Perkom 5/2015) dianggap sebagai langkah maju dalam perlindungan Pembela HAM. Penelitian ini membedah pelaksanaan dari perkom tersebut, menunjukkan posisinya dalam sistem perundangan-undangan di Indonesia, serta kendala apa saja yang dihadapinya. Selain dapat menjadi bahan evaluasi terhadap imp…

Perkembangan Bisnis dan HAM di Indonesia : Persepsi Negara Masyarakat Sipil d…

Globalisasi telah mendorong sejumlah perubahan dalam organisasi tata kelola (governance) di dunia kontemporer. Teritorialisme sebagai kerangka ruang sosial sangat erat terkait dengan statisme sebagai model regulasi yang kini telah mengalami pergeseran dari statisme dalam tata kelola menuju regulasi dengan cara polisentris. Statisme mengacu pada suatu kondisi tata kelola yang dapat disetarakan d…

Modul Pelatihan untuk Mendokumentasikan Isu-isu Perburuhan di Industri Perkeb…

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-979-8981-91-3

Deskripsi Fisik

100 hlm; 30 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

303.6 Naf M

Biarkan Kami Ibadah di Tanah Kami: Studi Kasus Pendirian Gereja HKBP Ciketing…

Proses hukum terhadap kasus-kasus yang berdimensi pelanggaran hak asasi manusia khususnya jaminan atas kebebasan beragama atau berkeyakinan belum mampu memberikan efek jera kepada para pelakunya. Hal ini dikarenakan penegak hukum kurang memahami tingkat kejahatan yang mempunyai dimensi kebencian kepada kelompok tertentu, yang seharusnya menjadi faktor pemberat penghukumannya. Akibatnya para pel…

Memetakan Mozaik Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dalam Konteks Pembangunan Pari…

ELSAM melaksanakan penelitian berfokus pada upaya untuk mengidentifikasi isu­isu hak asasi manusia yang terkait dengan pengembangan destinasi Bali Baru, khususnya pada destinasi wisata: (1) Danau Toba, Sumatera Utara; (2) Tanjung Kelayang, Bangka Belitung; (3) Candi Borobudur, Jawa Tengah; dan (4) Kawasan Bromo Tengger Semeru, Jawa Timur, pada November – Desember 2019. Hasil penelitian…

Executive Summary : National Action Plan on Business and Human Rights : Lesso…

There are 23 (twenty three) countries that have developed and approved NAPs on Business and Human Rights to implement the UN Guiding Principles.2 One of the main functions of the NAP is to provide strong coordination and coherence within the government on the spectrum of policies related to business and human rights. Policy coherence is essential to ensure effective design and implementation of…

Undang-undang Perkebunan: Wajah Baru Agrarische Wet Dasar dan Alasan Pembatal…

Bagi Pemerintah Indonesia, Undang-Undang Perkebunan aalah sangat strategis dan penting peranannya dalam pembangunan nasional, karena diharapkan dapat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, penerimaan devisa negara, penyediaan lapangan kerja, perolehan nilai tambah dan daya saing, pemenuhan kebutuhan konsumsi dalam negeri, bahan baku industry dalam negeri optimalisasi pengelolaan sumb…

Langkah Awal Akses Pemulihan: Panduan untuk Masyarakat Terdampak Perkebunan K…

Konflik dan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di areal perkebunan kelapa sawit seolah tidak dapat dilepaskan dari proses pembangunan industri perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Pada satu sisi, Pemerintah Indonesia mendorong agar kelapa sawit menjadi salah satu komoditas industri agro prioritas yang pengembangannya patut didukung secara nasional. Dorongan Pemerintah ini dilatari oleh…

Perhutani dan Hak Asasi Manusia: Studi Atas Empat Kasus Penanganan Konflik BU…

Dua tujuan utama pendirian BUMN, yakni tujuan bersifat ekonomi dan tujuan yang bersifat sosial. BUMN dimaksudkan untuk mengelola sektor-sektor bisnis strategis dan bidang-bidang usaha yang menyangkut hajat hidup orang banyak, seperti perusahaan listrik, minyak dan gas bumi, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 UUD 1945. BUMN Kehutanan yang khusus mengelola hutan di pulau Jawa adalah Perum Pe…

Kertas kebijakan Urgensitas Penyusunan dan Pengembangan RAN Bisnis dan HAM di…

Komitmen Pemerintah Indonesia terkait dengan perlindungan HAM yang terdampak oleh bisnis, terlihat semenjak isu relasi bisnis dan HAM mengemuka melalui forum Dewan HAM PBB pada tahun 2011. Komitmen tersebut semakin terlihat ketika Pemerintah Indonesia turut terlibat dalam Interngovernmental Working Group for Binding Treaty on Business and Human Rights yang mencoba untuk mentransformasikan Prins…