Perkembangan Bisnis dan HAM di Indonesia : Persepsi Negara Masyarakat Sipil d…

Globalisasi telah mendorong sejumlah perubahan dalam organisasi tata kelola (governance) di dunia kontemporer. Teritorialisme sebagai kerangka ruang sosial sangat erat terkait dengan statisme sebagai model regulasi yang kini telah mengalami pergeseran dari statisme dalam tata kelola menuju regulasi dengan cara polisentris. Statisme mengacu pada suatu kondisi tata kelola yang dapat disetarakan d…

Policy Brief: Menempatkan PT. Petamina (Persero) sebagai Aktor Kunci dan Tela…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

27 hlm; 30 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

330 Ahs M

Memetakan Mozaik Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dalam Konteks Pembangunan Pari…

ELSAM melaksanakan penelitian berfokus pada upaya untuk mengidentifikasi isu­isu hak asasi manusia yang terkait dengan pengembangan destinasi Bali Baru, khususnya pada destinasi wisata: (1) Danau Toba, Sumatera Utara; (2) Tanjung Kelayang, Bangka Belitung; (3) Candi Borobudur, Jawa Tengah; dan (4) Kawasan Bromo Tengger Semeru, Jawa Timur, pada November – Desember 2019. Hasil penelitian…

Executive Summary : National Action Plan on Business and Human Rights : Lesso…

There are 23 (twenty three) countries that have developed and approved NAPs on Business and Human Rights to implement the UN Guiding Principles.2 One of the main functions of the NAP is to provide strong coordination and coherence within the government on the spectrum of policies related to business and human rights. Policy coherence is essential to ensure effective design and implementation of…

Policy Paper : Menghargai Keragaman Seksual dan Gender Dalam Perusahaan : Seb…

Diterbitkannya Kertas Kebijakan “Menghargai Keragaman Seksual dan Gender Dalam Perusahaan : Sebuah Panduan Praktis” merupakan salah satu yang dilakukan Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) untuk berkontribusi dan mendorong utamanya perusahaan merangkul dan melibatkan keseluruhan elemen masyarakat dalam proses dan operasional bisnis, tanpa meninggalkan kelompok orientasi seksual dan…

Identifikasi Modalitas dan Hambatan Kepatuhan Pertamina sebagai Aktor Pemajua…

Penugasan PT. Pertamina untuk mengelola Bahan Bakar Nabati melalui program B20 berbasis minyak sawit tersebut, mengemukan isu pembangunan berkelanjutan (sustainability issues) yang bersinggungan dengan isu hak asasi manusia (human rights issues). Oleh karenanya, untuk memastikan komitmen pembangunan berkelanjutan yang bersinggungan dengan isu hak asasi manusia tersebut, terutama dalam memastika…

Policy Brief : Menempatkan PT. Pertamina (Persero) Sebagai Aktor Kunci dan Te…

Dalam konteks pelaksanaan program mandatori B20, sejumlah kebijakan telah diterbitkan oleh Pemerintah dalam rangka mendukung program biodiesel dengan menggunakan bahan dasar sawit atau dikenal program mandatori Biodiesel 20% atau B20. Bahkan sebagai bukti keseriusan pemerintah dalam pengembangan program biodiesel tersebut, kini statusnya telah ditingkatkan menjadi B30 per 1 Januari 2020. Namun,…