Pengesahan ini berlangsung setelah Perwakilan Khusus PBB John Ruggie menyelesaikan dan menghasilkan, dengan dukungan yang besar dari semua negara anggota PBB, standar global untuk bisnis dan hak asasi manusia. Pengesahan Prinsip Panduan ini tidak dapat dilepaskan dari kerja keras selama hampir enam tahun Perwakilan Khusus PBB, John Ruggie, yang diangkat oleh Sekretaris Jenderal PBB pada tahun 2…
Buku ini merupakan hasil pengelolaan sekaligus catatan atas proses konsultasi Publik Nasional perlindungan HAM melalui reformasi KUHP. Materi olahan mencakup prosiding, makalah-makalah para narasumber dan rujukan-rujukan terkait dengan upaya reformasi hukum pidana di Indonesia. Buku ini dibagi atas tujuh bab pembahasan yakni: Bab I mengenai Dinamika Pembaruan KUHP, Bab II mengenai Delik Keagama…
Pada Februari 2018 Forum Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (FoKSBI)[1] menerbitkan rancangan Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan Periode 2018 – 2023. Rasionalitas yang mendasari penyusunan rencana aksi nasional karena nilai strategis kelapa sawit dalam mendukung pembangunan nasional. Namun di sisi yang lain, sektor perkebunan kelapa sawit menghadapi tantangan untuk melaksan…
Panduan OECD untuk perusahaan-perusahaan Multinasional berisi rekomendasi-rekomendasi yang ditunjukkan oleh pemerintah-pemerintah kepada perusahaan-perusahaan multinasional yang beroperasi di dalam atau dari negara-negara anggota. Panduan ini menyediakan prinsip-prinsip dan standar-standar yang tidak mengikat untuk mewujudkan perilaku bisnis yang bertanggung jawab dalam konteks global selaras d…
Diterbitkannya Kertas Kebijakan “Menghargai Keragaman Seksual dan Gender Dalam Perusahaan : Sebuah Panduan Praktis” merupakan salah satu yang dilakukan Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) untuk berkontribusi dan mendorong utamanya perusahaan merangkul dan melibatkan keseluruhan elemen masyarakat dalam proses dan operasional bisnis, tanpa meninggalkan kelompok orientasi seksual dan…
Bisnis dan Hak Asasi Manusia (HAM) adalah konsep yang dibicarakan secara progresif dalam 1 (satu) dekade belakangan. Hal ini didorong oleh kehadiran United Nation Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGP) pada tahun 2011 oleh Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa. Keberadaan UNGP menjadi panduan juga bukan tanpa sebab, melakinkan hadir sebagai jawaban atas dorongan banyak pihak untu…
Position Paper bersama antara Yayasan TIFA, ELSAM, LBH PERS, KRHN dan WAHID INSTITUTE
Bagi Pemerintah Indonesia, Undang-Undang Perkebunan aalah sangat strategis dan penting peranannya dalam pembangunan nasional, karena diharapkan dapat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, penerimaan devisa negara, penyediaan lapangan kerja, perolehan nilai tambah dan daya saing, pemenuhan kebutuhan konsumsi dalam negeri, bahan baku industry dalam negeri optimalisasi pengelolaan sumb…
Konflik dan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di areal perkebunan kelapa sawit seolah tidak dapat dilepaskan dari proses pembangunan industri perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Pada satu sisi, Pemerintah Indonesia mendorong agar kelapa sawit menjadi salah satu komoditas industri agro prioritas yang pengembangannya patut didukung secara nasional. Dorongan Pemerintah ini dilatari oleh…
Buku ini merupakan kumpulan makalah hasil Konferensi Bisnis dan Hak Asasi Manusia yang diselenggarakan di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada pada November 2015 yang lalu. Seluruh makalah tersebutmengacu pada 3 (tiga) tema sesuai dengan pilar Prinsip-Prinsip Panduan, yaitu pilar perlindungan, pilar penghormatan, dan pilar pemulihan. Tema-tema makalah ini merupakan upaya memaknai Prinsip-Pri…