Ditapis dengan
Undang-Undang Perkebunan: Wajah Baru Agrarische Wet
\\\"Wajah Baru Agrarische Wet\\\" adalah metafora kritis yang merujuk pada Undang-Undang Perkebunan di Indonesia (khususnya UU No. 18 Tahun 2004), yang dinilai memberikan hak istimewa berlebihan kepada korporasi besar layaknya era kolonial. Istilah ini dipopulerkan lewat publikasi oleh ELSAM (2012) untuk menyoroti kriminalisasi petani dan penggusuran atas nama investasi.
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 078-979-8981-42-1
- Deskripsi Fisik
- 300 hlml 24 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 340 WAG W
Prinsip-Prinsip Panduan untuk Bisnis dan Hak Asasi Manusia : Menerapkan Keran…
Pengesahan ini berlangsung setelah Perwakilan Khusus PBB John Ruggie menyelesaikan dan menghasilkan, dengan dukungan yang besar dari semua negara anggota PBB, standar global untuk bisnis dan hak asasi manusia. Pengesahan Prinsip Panduan ini tidak dapat dilepaskan dari kerja keras selama hampir enam tahun Perwakilan Khusus PBB, John Ruggie, yang diangkat oleh Sekretaris Jenderal PBB pada tahun 2…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 9789798981906
- Deskripsi Fisik
- xiiii + 91 halaman
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 341.48 PUT p
Dinamika Pembaruan KUHP dan Problematikanya, Catatan Hasil Konstitusi Publik …
Buku ini merupakan hasil pengelolaan sekaligus catatan atas proses konsultasi Publik Nasional perlindungan HAM melalui reformasi KUHP. Materi olahan mencakup prosiding, makalah-makalah para narasumber dan rujukan-rujukan terkait dengan upaya reformasi hukum pidana di Indonesia. Buku ini dibagi atas tujuh bab pembahasan yakni: Bab I mengenai Dinamika Pembaruan KUHP, Bab II mengenai Delik Keagama…
- Edisi
- Ed. ke-1
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- xvi, 176 hal
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 345 DIN
RAN Kelapa Sawit Berkelanjutan: Rencana Aksi Minus Penghormatan Hak Asasi Man…
Pada Februari 2018 Forum Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (FoKSBI)[1] menerbitkan rancangan Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan Periode 2018 – 2023. Rasionalitas yang mendasari penyusunan rencana aksi nasional karena nilai strategis kelapa sawit dalam mendukung pembangunan nasional. Namun di sisi yang lain, sektor perkebunan kelapa sawit menghadapi tantangan untuk melaksan…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 5539-2018
Panduan OECD bagi Perusahaan-Perusahaan Multinasional
Panduan OECD untuk perusahaan-perusahaan Multinasional berisi rekomendasi-rekomendasi yang ditunjukkan oleh pemerintah-pemerintah kepada perusahaan-perusahaan multinasional yang beroperasi di dalam atau dari negara-negara anggota. Panduan ini menyediakan prinsip-prinsip dan standar-standar yang tidak mengikat untuk mewujudkan perilaku bisnis yang bertanggung jawab dalam konteks global selaras d…
- Edisi
- 2011
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- viii + 100 hal
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 174.4 IMA p
Policy Paper : Menghargai Keragaman Seksual dan Gender Dalam Perusahaan : Seb…
Diterbitkannya Kertas Kebijakan “Menghargai Keragaman Seksual dan Gender Dalam Perusahaan : Sebuah Panduan Praktis” merupakan salah satu yang dilakukan Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) untuk berkontribusi dan mendorong utamanya perusahaan merangkul dan melibatkan keseluruhan elemen masyarakat dalam proses dan operasional bisnis, tanpa meninggalkan kelompok orientasi seksual dan…
- Edisi
- i
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 28 hal
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 305.3 AHS m
Perspektif Gender Dan Hak Anak Dalam Bisnis Dan Hak Asasi Manusia : Perempuan…
Bisnis dan Hak Asasi Manusia (HAM) adalah konsep yang dibicarakan secara progresif dalam 1 (satu) dekade belakangan. Hal ini didorong oleh kehadiran United Nation Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGP) pada tahun 2011 oleh Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa. Keberadaan UNGP menjadi panduan juga bukan tanpa sebab, melakinkan hadir sebagai jawaban atas dorongan banyak pihak untu…
- Edisi
- Cet 1
- ISBN/ISSN
- 9789798981999
- Deskripsi Fisik
- xiii + 497
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 362.83 AHS p
Meninggalkan jejak kolonialisme: Catatan kritis RUU KUHP
Position Paper bersama antara Yayasan TIFA, ELSAM, LBH PERS, KRHN dan WAHID INSTITUTE
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 978-979-16226-0-8
- Deskripsi Fisik
- X, 113 hal
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 345 MEN
Undang-undang Perkebunan: Wajah Baru Agrarische Wet Dasar dan Alasan Pembatal…
Bagi Pemerintah Indonesia, Undang-Undang Perkebunan aalah sangat strategis dan penting peranannya dalam pembangunan nasional, karena diharapkan dapat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, penerimaan devisa negara, penyediaan lapangan kerja, perolehan nilai tambah dan daya saing, pemenuhan kebutuhan konsumsi dalam negeri, bahan baku industry dalam negeri optimalisasi pengelolaan sumb…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 978-979-8981-42-5
- Deskripsi Fisik
- xx, 298 hal.; 21cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 338.1 MUT u
Langkah Awal Akses Pemulihan: Panduan untuk Masyarakat Terdampak Perkebunan K…
Konflik dan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di areal perkebunan kelapa sawit seolah tidak dapat dilepaskan dari proses pembangunan industri perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Pada satu sisi, Pemerintah Indonesia mendorong agar kelapa sawit menjadi salah satu komoditas industri agro prioritas yang pengembangannya patut didukung secara nasional. Dorongan Pemerintah ini dilatari oleh…
- Edisi
- Cet 1
- ISBN/ISSN
- 9789798981784
- Deskripsi Fisik
- 84 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 633.851 AHS l
Karya Umum 
Filsafat 
Agama 
Ilmu-ilmu Sosial 
Bahasa 
Ilmu-ilmu Murni 
Ilmu-ilmu Terapan 
Kesenian, Hiburan, dan Olahraga 
Kesusastraan 
Geografi dan Sejarah