Buku ini merupakan hasil pengelolaan sekaligus catatan atas proses konsultasi Publik Nasional perlindungan HAM melalui reformasi KUHP. Materi olahan mencakup prosiding, makalah-makalah para narasumber dan rujukan-rujukan terkait dengan upaya reformasi hukum pidana di Indonesia. Buku ini dibagi atas tujuh bab pembahasan yakni: Bab I mengenai Dinamika Pembaruan KUHP, Bab II mengenai Delik Keagama…
Sebenarnya, apa yang dimaksudkan dengan Daftar Inventaris Masalah terkait dengan naskah RUU KUHP dalam tulisan ini belum dapat dikatakan sebagai DIM yang selama ini ada di dalam tradisi DIM di Parlemen, karena tulisan ini belum secara tegas memberikan rekomendasi-rekomendasi untuk menyusun perubahan pasal secara utuh. Dalam naskah ini, rekomendasi yang ditawarkan hanya berupa rekomendasi uinum …
The objective of the study regarding the main idea of this book is to establish the initial mapping for LPSK, to find the obstacles faced by the institution, and to look for the solution in form of remarks and general recommendations. n mapping the LPSK as an institution, the research was conducted by collecting some references that were taken from various sources such as regulations that ar…
Koalisi Perlindungan Saksi merupakan gabungan dari LSM/NGO yang fokus pada perempuan dan anak, korupsi dan kejahatan terorganisir, Hak Asasi Manusia, lingkungan, pers dan buruh migran
Keterbatasan konsep mengenai korban yang berhak mendapatkan layanan pemberian bantuan dan tidak memadainya konsep pemberian bantuan dalam UU PSK dikhawatirkan akan menyulut kerancuan implementasi pemberian bantuan oleh LPSK Dalam UU PSK, terdapat dua pasal yang secara khusus memerintahkan pemerintah untuk menyusun peraturan pemerintah memgenai ketentuan pemberian kompensasi dan restitusi dan ke…
Majelis eksaminasi: Djohanes Djohansjah, MH Silaban, Mas Achmad Santosa, Asep Warlan Yusuf. Putusan hakim Pengadilan Negeri Medan (5/11/2007) yang membebaskan Adelin Lis dari dakwaan pembalakan liar tidak hanya mengejutkan, namun juga memprihatinkan. Majelis hakim yang membebaskan Adelin Lis menyatakan terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan korupsi dan pembalakan liar di Kabupaten Mandai…
Melihat ke dalam segala bentuk perlindungan informasi yang bersifat rahasia termasuk juga rahasia negara, rahasia jabatan dan rahasia perusahaan yang diatur dalam RUU KUHPidana. Ketentuan dalam RUU KUHPidana terutama tentang kerahasiaan informasi masih memiliki sejumlah persoalan karena didalam RUU KUHPidana tersebut tidak tercantum jelas definisi dari rahasia negara itu.
Naskah ini akan memberikan arahan materi yang diatur dalam peraturtan pemerintah, diharapkan akan memberikan landasan operasional yang jelas dan rinci bagi pelaksanaan pemberian kompensasi dan restitusi, serta bantuan para saksi dan korban diperintahkan dalam Undang-undang.
Marthen Renuw pernah menjabat sebagai Kabag Serse Umum dan sekaligus sebagai Kasat Tindak Pidana Tertentu (Tipiter) pada Dit Reskrim Polda Papua dari tahun 2002-2005. Pada kurun waktu tersebut, hutan di Papua diperkirakan telah hilang sebanyak 100.000 ha per tahun. Pada saat operasi melawan praktek illegal logging dilakukan, Marthen Renuw justru menerima transfer uang dari orang-orang dari peru…