Analisis Situasi Penerapan Hukum Penghinaan di Indonesia

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-602-18223-4-0

Deskripsi Fisik

104 hlm; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

340 Ind A

Dinamika Pembaruan KUHP dan Problematikanya, Catatan Hasil Konstitusi Publik …

Buku ini merupakan hasil pengelolaan sekaligus catatan atas proses konsultasi Publik Nasional perlindungan HAM melalui reformasi KUHP. Materi olahan mencakup prosiding, makalah-makalah para narasumber dan rujukan-rujukan terkait dengan upaya reformasi hukum pidana di Indonesia. Buku ini dibagi atas tujuh bab pembahasan yakni: Bab I mengenai Dinamika Pembaruan KUHP, Bab II mengenai Delik Keagama…

Meninggalkan jejak kolonialisme: Catatan kritis RUU KUHP

Position Paper bersama antara Yayasan TIFA, ELSAM, LBH PERS, KRHN dan WAHID INSTITUTE

Tindak Pidana Ekonomi dalam RKUHP: Quo Vadis?

Berbeda dengan KUHP yang berlaku pada saat ini, RKUHP ini terdiri dari 2 buku. Buku pertama merupakan ketentuan umum yang mengatur mengenai ruang lingkup berlakunya ketentuan peraturan perundang-undangan pidana, pertanggungjawaban pidana, pemidanaan, pidana dan tindakan, gugurnya penuntutan dan pelaksanaan pidana serta pengertian istilah dan penutup. Buku kedua mengatur mengenai seluruh tindak …

Tindak Pidana Terkait Kelautan dan Kemaritiman Dalam Rancangan KUHP

Pada masa pemberlakuannya KUHP di Indonesia sekitar tahun 1915, prinsip kemaritiman yang dianut oleh Kerajaan Belanda adalah Mare Liberum yang menyatakan wilayah laut sebagai laut bebas yang dapat diakses oleh siapapun tanpa ada pengecualian. Konsepsi ini berhadap-hadapan dengan doktrin mare clausum yang dianut sebagian negara maritim besar yang menyatakan laut tertutup dan tidak bisa diakses o…

Tindak Pidana Lingkungan Hidup Dalam RKUHP

Selain perdebatan mengenai rumusan kejahatan lingkungan yang masih belum akurat dalam R KUHP juga ada persoalan mengenai politik kodifikasi dan status tindak pidana lingkungan yang mayoritas berada dalam pidana administratif. Oleh karena maka tindak pidana lingkungan hidup dalam KUHP hanya yang bersifat generic crime yakni terkait pasal 389 dan 390. Selebihnya, maka tindak pidana lingkungan hid…

Tindak Pidana Makar dalam RKUHP

Perubahan KUHP yang dianggap sebagai peninggalan penjajah harus mengacu pada pengalaman penerapan hukum yang sering kali dianggap tidak adil, karena ketidakjelasan materi yang diatur dalam KUHP. Beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan arti dan arah terhadap isi/substansi KUHP menunjukkan bahwa perubahan KUHP harus mengacu pada pengalaman penerapan hukum. Dalam hal ini kejelasan rum…

Mendorong Kebijakan Pemulihan yang Efektif: Rekomendasi Pembaruan Kebijakan P…

Jaminan hak-hak pemulihan korban pelanggaran hak asasi manuisa yang berat tidak hanya diakui dalam UU No. 26/2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, tetapi juga termaktub dalam UU No. 13/2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang telah direvisi dengan UU No. 31/2014. UU terakhir selain mengatur hak pemulihan korban, juga merupakan UU yang menjadi dasar pembentukan Lembaga Perlindungan …

Envisioning Indonesian Criminal Code Reform: Challenges in Reforming Criminal…

The discussion on the Draft Bill on Criminal Code (RKUHP) for Indonesia is one of the most crucial events in Indonesia. This is the first time when the Government and the parliament are on the same table and try to formulate the single largest legislation after the Indonesia’s independence. RKUHP contains more articles than any legislation and also stipulates important materials that will gov…

Menimbang Ulang Pasal 27 ayat (3) UU ITE dalam Putusan Pengadilan: Pertimbang…

Sejak pertama kali diperkenalkan pada 1988, perkembangan dan pertumbuhan internet terjadi sangat cepat. Dengan jumlah penduduk lebih dari 250 juta dan dengan jumlah pengguna aktif internet sebanyak 88, 1 juta , Indonesia tumbuh menjadi pengguna internet terbesar di ASEAN. Meski dari sisi persentase sebaran dan penetrasi internet, sebenarnya Indonesia masih cukup rendah. Pertumbuhan yang besar i…