Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Usulan Pelembagaan Kebijakan dari Per…

Meningkatnya pemanfaatan teknologi internet, selain membuka banyak kesempatan dan peluang pengembangan, termasuk kemudahan dalam pertukaran informasi, pada sisi lain juga telah membuka kerawanan baru terjadinya intervensi terhadap privasi. Peredaran data dalam format digital yang tidak lagi mengenal batas ruang dan teritorial menjadikan semakin mudahnya data‐data pribadi seseorang terpapar at…

Melembagakan Pengaturan Internet Berbasis Hak Asasi Manusia: Masukan Naskah A…

Dalam waktu yang relatif singkat, internet telah menjadi instrumen yang begitu penting bagi kehidupan sosial masyarakat modern, termasuk di Indonesia. Pada 2009, menurut data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), pengguna Internet Indonesia berada di kisaran angka 30 juta, angka tersebut naik tajam pada akhir tahun 2014 menjadi 88,1 juta pengguna. Terus bertambahnya pengguna i…

Reformasi Hukum Intersepsi Komunikasi: Usulan Pembentukan UU Intersepsi Komun…

Kebutuhan tentang UU Intersepsi Komunikasi semakin mendapatkan basis sosiologis dan praktisnya, mengingat semakin meningkatnya praktik-praktik intrusi terhadap komunikasi dan kehidupan pribadi warga negara. Intrusi terhadap privasi tidak lagi semata-mata dilakukan oleh institusi negara, seperti intelijen atau penegak hukum, tetapi juga antar-individu atau bahkan dilakukan korporasi swasta, untu…

LEGAL REFORM OF INTERCEPTION OF COMMUNICATIONS: An initiative to establish an…

In the process of amendment of Law No. 11 of 2008 on Information and Electronic Transaction,which took place in mid‐2016, the House of Representatives (DPR) and the Government have agreed to reconfirm Constitutional Court Decision No. 5/PUU‐VIII/2010, on the need for the establishment of a Law on the Procedures for Interception of Communications. According to the Constitutional Court, estab…

PROTECTION OF PERSONAL DATA IN INDONESIA: A Proposal for Policy Institutional…

The increasing use of Internet technology, in addition to opening many opportunities for development, including the ease of exchange of information, has also opened new vulnerabilities of intervention to privacy. Circulation of data in the digital format that no longer knows territorial and spatial limits make a person’s personal data more easily exposed or transferred arbitrarily, without th…

Protection of Personal Data in Indonesia: A Proposal for Policy Institutional…

The increasing use of Internet technology, in addition to opening many opportunities for development, including the ease of exchange of information, has also opened new vulnerabilities of intervention to privacy. Circulation of data in the digital format that no longer knows territorial and spatial limits make a person’s personal data more easily exposed or transferred arbitrarily, without th…

Revisi UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme: Perlunya Menyeimbangkan Anta…

Upaya-upaya pencegahan tindak pidana terorisme mengalami peningkatan yang sangat signifikan terutama setelah terjadinya serangan teroris 11 September 2001 di Amerika Serikat, yang menewaskan sedikitnya 3.000 orang. Tragedi ini telah mendorong munculnya keprihatinan global, baik dari pemerintahan nasional, organisasi regional maupun internasional, tentang pentingnya tugas pencegahan dan pemberan…

Merangkai Jalan Indonesia untuk Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia di…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

Keadilan Transisional

No. Panggil

-

Envisioning Indonesian Criminal Code Reform: Challenges in Reforming Criminal…

The discussion on the Draft Bill on Criminal Code (RKUHP) for Indonesia is one of the most crucial events in Indonesia. This is the first time when the Government and the parliament are on the same table and try to formulate the single largest legislation after the Indonesia’s independence. RKUHP contains more articles than any legislation and also stipulates important materials that will gov…

Kodifikasi Dalam RKUHP dan Implikasi Terhadap Tatanan Hukum Pidana Indonesia

Para perumus Rancangan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana berupaya melakukan kodifikasi total terhadap seluruh aturan – aturan pidana yang ada di KUHP saat ini dengan aturan – aturan pidana yang berada di luar KUHP. Semangat rekodifikasi ini setidaknya didasarkan pada tiga prinsip yaitu dekolonisasi, harmonisasi, dan demokratisasi hukum pidana. Dengan berlandaskan pada ketiga prinsip ters…