Meningkatnya pemanfaatan teknologi internet, selain membuka banyak kesempatan dan peluang pengembangan, termasuk kemudahan dalam pertukaran informasi, pada sisi lain juga telah membuka kerawanan baru terjadinya intervensi terhadap privasi. Peredaran data dalam format digital yang tidak lagi mengenal batas ruang dan teritorial menjadikan semakin mudahnya data‐data pribadi seseorang terpapar atau dipindahtangankan secara semena‐mena, tanpa kontrol dari pemilik data. Padahal perlindungan data mengisyaratkan bahwa individu berhak untuk menentukan apakah mereka akan membagi atau bertukar data pribadi mereka atau tidak, bahkan individu berhak menentukan syarat pelaksanaan pemindahtanganan data tersebut. Hal ini menjadi penting, mengingat kasus pelanggaran terhadap hak atas privasi, terutama data pribadi, sangat marak terjadi.

Dalam kerangka itulah Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) mencoba menginisiasi suatu studi, untuk melihat sejauh mana peluang pelembagaan perlindungan data pribadi dari perspektif hak asasi manusia di Indonesia. Penetrasi pengguna internet yang semakin besar di Indonesia, termasuk makin variatifnya penggunaan teknologi ini dalam pengembangan sistem elektronik, baik dalam konteks perdagangan, perbankan, maupun layanan publik seperti kesehatan, menjadikan semakin pentingnya kehadiran undang‐undang perlindungan data pribadi. Studi ini mencoba melihat secara konseptual mengenai perlindungan data pribadi, praktiknya di sejumlah negara, pentingnya bagi perlindungan hak asasi manusia, peta regulasi di Indonesia, serta rekomendasi pelembagaan kebijakannya ke depan, dengan mengacu pada standar dan prinsip hak asasi manusia.