This report is a continuation of the monitoring, research work. and reporting of the situation of Environmental Human Rights Defenders carried out by ELSAM since the end of 2017. Usually conducted annually, this particular report encompasses a shorter time period in order to provide information about development trends and suggestions related to the situation of Environmental Human Rights Defen…
Sejak 1998, Indonesia telah berkomitmen untuk menyelenggarakan program‐program aksi prioritas HAM sebagai bagian dari mewujudkan pembangunan yang berkeadilan. Namun demikian, selama empat generasi RANHAM, kualitas penegakan dan pemajuan HAM di Indonesia masih mengalami sejumlah hambatan, karena sempitnya jangkauan kebijakan HAM di tengah dinamika tata kelola pemerintahan, terutama pemeri…
ELSAM melaksanakan penelitian berfokus pada upaya untuk mengidentifikasi isuisu hak asasi manusia yang terkait dengan pengembangan destinasi Bali Baru, khususnya pada destinasi wisata: (1) Danau Toba, Sumatera Utara; (2) Tanjung Kelayang, Bangka Belitung; (3) Candi Borobudur, Jawa Tengah; dan (4) Kawasan Bromo Tengger Semeru, Jawa Timur, pada November – Desember 2019. Hasil penelitian…
There are 23 (twenty three) countries that have developed and approved NAPs on Business and Human Rights to implement the UN Guiding Principles.2 One of the main functions of the NAP is to provide strong coordination and coherence within the government on the spectrum of policies related to business and human rights. Policy coherence is essential to ensure effective design and implementation of…
Penerbitan Peraturan Komnas HAM Nomor 5 Tahun 2015 tentang Prosedur Perlindungan Terhadap Pembela HAM (Perkom 5/2015) dianggap sebagai langkah maju dalam perlindungan Pembela HAM. Penelitian ini membedah pelaksanaan dari perkom tersebut, menunjukkan posisinya dalam sistem perundangan-undangan di Indonesia, serta kendala apa saja yang dihadapinya. Selain dapat menjadi bahan evaluasi terhadap imp…
Diterbitkannya Kertas Kebijakan “Menghargai Keragaman Seksual dan Gender Dalam Perusahaan : Sebuah Panduan Praktis” merupakan salah satu yang dilakukan Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) untuk berkontribusi dan mendorong utamanya perusahaan merangkul dan melibatkan keseluruhan elemen masyarakat dalam proses dan operasional bisnis, tanpa meninggalkan kelompok orientasi seksual dan…
Bisnis dan Hak Asasi Manusia (HAM) adalah konsep yang dibicarakan secara progresif dalam 1 (satu) dekade belakangan. Hal ini didorong oleh kehadiran United Nation Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGP) pada tahun 2011 oleh Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa. Keberadaan UNGP menjadi panduan juga bukan tanpa sebab, melakinkan hadir sebagai jawaban atas dorongan banyak pihak untu…
Semakin maraknya konflik dan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang ditimbulkan oleh operasi perusahaan, maka Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) berinisiatif untuk merumuskan Prinsipprinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia (United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights/UNGPs). UNGPs kemudian diadopsi menjadi Resolusi Dewan HAM PBB No.17/4 tahun 2011. Prinsip panduan …