Administrasi peradilan di Indonesia, terutama dalam konteks paska maupun rentan konflik, sangat membutuhkan pengintegrasian nilai-nilai serta standar-standar hak asasi manusia. Hal ini bukan saja disebabkan oleh fakta bahwa Indonesia merupakan Negara pihak dlaam berbagai Konvensi Internasional yang behubungan dengan hak asasi manusia, khususnya Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politi…
Administrasi peradilan di Indonesia, terutama dalam konteks paska maupun rentan konflik, sangat membutuhkan pengintegrasian nilai-nilai serta standar-standar hak asasi manusia. Hal ini bukan saja disebabkan oleh fakta bahwa Indonesia merupakan Negara pihak dlaam berbagai Konvensi Internasional yang behubungan dengan hak asasi manusia, khususnya Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politi…
Hasil pemetaan hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan dalam ruang forum internum (hak atas memilih dan memeluk agama) di 6 daerah, yaitu: Kota Tangerang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Blora, dan Kota Solo.
Buku ini menerangkan pengertian inkuiri publik dan tahapan-tahapan meupun cakupan dari inkuiri publik itu sendiri dalam membongkar pelanggaran HAM sistematis. Buku ini juga berusaha menjelaskan beda investigasi dengan inkuiri publik.