Buku ini mengelaborasi semua persoalan mendasar yang berada dibalik geliat gerakan pembebasan OPM sekaligus membongkar kejahatan Indonesia dalam bentuk policy yang kemudian mengejawantah dalam aneka aksi kekerasan dan tindakan represif ofensif (khususnya di bawah rezim militeristik-korup ORBA).
Kertas posisi mengulas perjalanan pembaruan KUHP semenjak paruh enam puluhan, dan gagasan-gagasan utama yang diusung oleh berbagai tim yang pernah terbetnuk. Juga secara khusus melihat kecenderungan arah perubahan yang ada dalam RUU KUHP secara lebih detail. Hal ini mencakup gagasan-gagasan utama yang diusung oleh tim perumusan RUU KUHP yang mencakup arah dan kecenderungan politik kriminalisasi…
Pengantar: Pramoedya Ananta Toer. Hasil investigasi lapangan peristiwa rangkaian G 30 S di Jakarta. Lampiran: Daftar nama anggota Hansip Bamunas BP Komando Distrik Militer 0721; Daftar pengurus partai dan underbouw partia-partai politik di Kabupaten Blora tahun 1965; Daftar narasumber;
Berkenaan dengan kejahatan negara terhadap rakyatnya sendiri di masa lalu (state's duty to remember) dan hak korban untuk mengetahui kebenaran(Victim's right to know the truth). Itulah dua diantara beberapa kewajiban negara selain tentu saja kewajiban untuk menghukum (state's duty to prosecute) dan hak korban atas keadilan (right to justice) dan pemulihan (right to reparation). Tentu saja semu…
Buku ini merupakan sebuah pedoman yang membicarakan mengenai bagaimana pelaksanaan beracara pada pengadilan hak asasi manusia dalam rangka pembaruan pengadilan hak asasi manusia. Isi dari pedoman ini dibagi dalam berbagai bidang yaitu, bidang umum, bidang penyelidikan, bidang penyidikan, bidang penuntutan, bidang pengadilan, dan bidang-bidang yang diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor …
Buku ini merupakan hasil studi terhadap peran IMF dalam pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Buku ini berangkat dari asumsi dasar yang kemudian mcnjadi salah satu premis dalam elaborasinya bahwa pelaku pelanggaran hak asasi manusia bukan cuma negara melainkan ada aktor lain selain negara (non- state actor) yang dengan sendirinya keluar dari pakem konsep hak asasi manusia internasional se…
Buku yang sedang Anda hadapi ini mengungkapkan tanpa tedeng aling-aling bagaimana tanggung jawab pemerintah Orde Baru dalam memenuhi hak-hak yang dijamin dalam kovenan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya itu. Ternyata apa yang digembar-gemborkan Orde Baru sebagai sesuatu sukses hanya bersifat semu belaka. Angka-angka pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita, penurunan angka orang miskin dan se…
Dalam buku ini Bronkhorst mengajak kita untuk menyadari bahwa kita tidak harus berjalan membungkuk gara-gara beratnya beban masa lalu. Untuk itu, ide tentang komisi kebenaran dan rekonsiliasi sebagai salah satu alternatif perlu didiseminasikan dan disosialisasikan. Tentang apa dan bagaimanakah komisi kebenaran itu, mengapa diperlukan, bagaimana pengalaman negara-negara lain dengan penyelesaian …
Tegak di tengah riuh reformasi, di mana isu demokrasi dan hak asasi manusia menjadi primadona yang selama ini terpasang di sarang penyamun`
Laporan ini mencakup praktik-praktik pelanggaran hak asasi manusia dominan di enam pemukiman penduduk yang masuk dalam kawasan perkebunan kelapa sawit PT PP lonsum Tbk-Sumatera Utara. Berdasarkan kesaksian penduduk di enam desa -Desa Pargulaan, Desa Simpang Empat, Desa Cempedak Lobang, Desa Naga Rejo, dan Desa Timbul Naga- dan juga wawancara dengan narasumber perempuan untuk mengetahui kondisi…