Ditapis dengan
Relasi Bisnis dan Hak Asasi Manusia : Konteks dan Perspektif Hukum di Indonesia
Buku ini merupakan kumpulan makalah hasil Konferensi Bisnis dan Hak Asasi Manusia yang diselenggarakan di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada pada November 2015 yang lalu. Seluruh makalah tersebutmengacu pada 3 (tiga) tema sesuai dengan pilar Prinsip-Prinsip Panduan, yaitu pilar perlindungan, pilar penghormatan, dan pilar pemulihan. Tema-tema makalah ini merupakan upaya memaknai Prinsip-Pri…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 978-979-8981-72-2
- Deskripsi Fisik
- xx + 436 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 341.48
Urgensi Rencana Aksi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia dan Struktur Hiera…
Globalisasi ekonomi mengangkat perusahaan sebagai aktor baru yang mengontrol bidang-bidang strategis yang dapat mengendalikan dan mengatur kehidupan ekonomi suatu negara. Perusahaan saat ini bahkan dapat menggantikan peran negara untuk menyediakan fasilitas dan layanan publik. Kekuatan korporasi begitu tinggi, sehingga meningkatkan dan memperluas hubungan yang tidak seimbang antara perusahaan d…
- Edisi
- Policy Brief
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
UNGPs, Desentralisasi dan UMKM: Laporan Penelitian Relevansi Prinsip-prinsip …
Pelaku ekonomi di Indonesia pada dasarnya sangat bervariasi, baik mengenai eksistensinya di dalam peraturan perundang-undangan maupun kedudukan institusinya. KIta mengenal mulai dari usaha perorangan, badan usaha hingga korporasi yang mampu melampui dan mempengaruhi kekuasaan negara. Dalam tinjauan HAM, eksistensi dan ekspansi korporasi dapat berkontribusi untuk kesejahteraan ekonomi dan lapang…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 978-979-8981-66-1
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Regulasi Eksploitatif Penebar Ancaman: Catatan Terhadap Undang-Undang Perkebunan
Di tengah hiruk pikuk pergantian kursi kekuasaan di Dewan Perwakilan Rakyat, diam-diam pada 29 September 2014, paripurna DPR-RI mengesahkan revisi UU Perkebunan. Meski tidak muncul dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas), DPR “ngotot” melakukan revisi terhadap UU Perkebunan. DPR beralasan revisi ini dilakukan dalam rangka menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-VIII/2010 …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 978-979-8981-59-3
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Pembangunan Perkebunan Sawit di Perbatasan Indonesia-Malaysia: Diskriminasi R…
Membahas masalah pembangunan dan perlindungan hak asasi manusia dan lingkungan di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan, terkait dengan rencana pemerintah Indonesia membangun perkebunan kelapa sawit sepanjang 850 km di perbatasan tersebut yang mengancam kehidupan masyarakat adat.
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- x, 82p.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 305.8 PEM
Daftar Inventaris Masalah (DIM), terhadap Beberapa ketentuan dalam RUU KUHP D…
Sebenarnya, apa yang dimaksudkan dengan Daftar Inventaris Masalah terkait dengan naskah RUU KUHP dalam tulisan ini belum dapat dikatakan sebagai DIM yang selama ini ada di dalam tradisi DIM di Parlemen, karena tulisan ini belum secara tegas memberikan rekomendasi-rekomendasi untuk menyusun perubahan pasal secara utuh. Dalam naskah ini, rekomendasi yang ditawarkan hanya berupa rekomendasi uinum …
- Edisi
- Ed. ke-1
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- xvi, 478 hal
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 345 DAF
Pedoman perlindungan terhadap saksi dan pekerja HAM
Buku pedoman in bukanlah sebuah studi akademis namun lebih dimaksudkan sebagai alat praktis pelaksana lapangan untuk perlindungan saksi bagi aktivis hak asasi manusia, kemanusiaan dan pihak-pihak lain yang bekerja di lingkungan yang sensitif secara politik. Buku ini diharapkan dapat mengurangi resiko mengekpos keamanan orang misalnya -para korban, saksi, keluarga, kolega lokal serta lainnya-yan…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 979 8981 31 6
- Deskripsi Fisik
- xxii, 176 p.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 347.066 Ped
Perlindungan saksi dan korban pelanggaran HAM berat
Sampai saat ini saksi dan korban belum menjadi bagian yang penting bagi proses penegakan hukum di Indonesia. Posisi korban dan saksi cenderung diperlakukan hanya bagian dari salah satu alat bukti. Saksi selalu saja didorong untuk bersuara di depan pengadilan (dalam pemeriksaan) sedangkan korban yang biasanya dijadikan sebagai seorang saksi korban hanya "ditunjukkan" di depan pengadilan untuk me…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 19 p.
- Judul Seri
- Seri Kampanye Perlindungan Saksi No. 2 tahun 2005
- No. Panggil
- 347.06 SUP p
Perlindungan saksi dan korban: catatan atas pengalaman pengadilan HAM Adhoc k…
Sejak Bulan Maret 2002 Pengadilan HAM ad hoc untuk Kasus Timar-Timur telah berjalan dan sampai saat ini telah menyelesaikan 12 berkas dakwaan dengan tingkat keberhasilan yang kurang memuaskan. Dari 18 terdakwa, 6 orang dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sedangkan yang lainnya be bas. Banyak faktor yang menyebabkan proses Peradilan HAM ad hoc tidak memadai sehingga pengadilan ini dianggap s…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 24 p.
- Judul Seri
- Seri kampanye RUU perlindungan saksi dan korban no. 1 tahun 2005
- No. Panggil
- 347.06 SUP p
Main Opinions on Drafting the Blue Print for Witness and Victim Protection In…
The objective of the study regarding the main idea of this book is to establish the initial mapping for LPSK, to find the obstacles faced by the institution, and to look for the solution in form of remarks and general recommendations. n mapping the LPSK as an institution, the research was conducted by collecting some references that were taken from various sources such as regulations that ar…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 978-979-1434-04-1
- Deskripsi Fisik
- xv, 124 p
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 347.066 POK
Karya Umum 
Filsafat 
Agama 
Ilmu-ilmu Sosial 
Bahasa 
Ilmu-ilmu Murni 
Ilmu-ilmu Terapan 
Kesenian, Hiburan, dan Olahraga 
Kesusastraan 
Geografi dan Sejarah