Image of Regulasi Eksploitatif Penebar Ancaman: Catatan Terhadap Undang-Undang Perkebunan

Book

Regulasi Eksploitatif Penebar Ancaman: Catatan Terhadap Undang-Undang Perkebunan



Di tengah hiruk pikuk pergantian kursi kekuasaan di Dewan Perwakilan Rakyat, diam-diam pada 29 September 2014, paripurna DPR-RI mengesahkan revisi UU Perkebunan. Meski tidak muncul dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas), DPR “ngotot” melakukan revisi terhadap UU Perkebunan. DPR beralasan revisi ini dilakukan dalam rangka menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-VIII/2010 yang telah membatalkan ketentuan pemidanaan terhadap “pengganggu” jalannya usaha perkebunan.

Alih-alih mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi, DPR justru kembali memasukkan ketentuan pemidanaan bagi masyarakat yang “serupa” dengan pasal yang telah dibatalkan. Adanya ketentuan yang mengancam masyarakat yang dianggap sebagai “pengganggu” jalannya usaha perkebunan, dengan menduduki lahan perkebunan, dapat dikatakan sebagai kurang akomodatifnya DPR terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat.

Oleh karenanya, dalam rangka menganalisa secara komprehensif muatan UU Perkebunan, ELSAM menginisiasi anotasi hukum terhadap UU Perkebunan. Sehingga menghasilkan catatan kritis atas UU Perkebunan baru yang berjudul “Regulasi Eksploitatif Penebar Ancaman”.


Ketersediaan

5298-2016Elsam LibraryTersedia

Detail Information

Judul Seri
-
No. Panggil
-
Penerbit ELSAM : Jakarta.,
Deskripsi Fisik
-
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
978-979-8981-59-3
Klasifikasi
NONE
Content Type
-
Media Type
-
Carrier Type
-
Edisi
-
Subyek
Info Detil Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab

Other version/related

No other version available


Lampiran Berkas



Informasi


DETAIL CANTUMAN


Kembali ke sebelumnyaXML DetailCite this