Legislasi Tak Tuntas di Akhir Masa Bakti: Catatan PSHK tentang Kinerja Legisl…

Pembahasan soal kualitas menjadi penting ketika memahami legislasi sebagai suatu produk politik yang tentunya sarat kepentingan. Tarik menarik berbagai kepentingan akan dituangkan dalam suatu peraturan tertulis yang mengikat semua orang. Hal ini menjadi semakin pelik, karena kita tahu pasti tidak semua pihak berkepentingan memiliki akses maupum posisi tawar yang sama terhadap proses legislasi. …

Regulasi Eksploitatif Penebar Ancaman: Catatan Terhadap Undang-Undang Perkebunan

Di tengah hiruk pikuk pergantian kursi kekuasaan di Dewan Perwakilan Rakyat, diam-diam pada 29 September 2014, paripurna DPR-RI mengesahkan revisi UU Perkebunan. Meski tidak muncul dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas), DPR “ngotot” melakukan revisi terhadap UU Perkebunan. DPR beralasan revisi ini dilakukan dalam rangka menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-VIII/2010 …

Awasi perda, berdayakan daerah

Dimaksudkan sebagai instrumen mengembangkan partisipasi dalam rangka perbaikan produk legislasi dan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses pembentukan peraturan daerah.

Menggugat pasal-pasal pencemaran nama baik: hasil eksaminasi publik terhadap …

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-98905-2-9

Deskripsi Fisik

viii, 208p.; 23cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

345.0256

Jentera jurnal hukum: Parlemen

Edisi

Edisi 20 - Tahun V - Januari-April 2010

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

143p.

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Pengujian undang-undang dan proses legislasi

Edisi

-

ISBN/ISSN

978 979 99369 4 3

Deskripsi Fisik

x, 89p.; 21cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

328.373 Pen

Panduan praktis pemantauan proses legislasi

Dilengkapi dengan peta gedung DPR dan lampiran proses pembentukan undang-undang dibagi berdasarkan pemberi usulan (Presiden, DPR atau DPD).