Kajian ini bertujuan untuk meogetahui rumusan Rancangan KUHP dalam memfungsikan perannya sebagai sebuah ketentuan (rancangan) yang memberikan perlindungan, khusus terhadap anak yang terposisikan sebagai korban maupun anak yang dianggap telah berkonflik dengan hukum karena suatu tindak pidana yang dilakukannya. Kajian ini juga akan melihat apakah beberapa rumusan dalam RUU KUHP telah ataupun mam…
Sebenarnya, apa yang dimaksudkan dengan Daftar Inventaris Masalah terkait dengan naskah RUU KUHP dalam tulisan ini belum dapat dikatakan sebagai DIM yang selama ini ada di dalam tradisi DIM di Parlemen, karena tulisan ini belum secara tegas memberikan rekomendasi-rekomendasi untuk menyusun perubahan pasal secara utuh. Dalam naskah ini, rekomendasi yang ditawarkan hanya berupa rekomendasi uinum …
Mendiskripsikan secara sederhana kasus-kasus yang pernah dialami oleh para saksi ataupun pelapor yang mengetahui adanya suatu perbuatan tindak pidana. Maksudnya adalah agar kasus-kasus ini menjadi sumber penting baik sebagai rujukan maupun memberikan masukan bagi para pembentuk Undang-undang maupun para aktivis yang melakukan kampanye Perlindungan Saksi di Indonesia. Tujuan akhirnya adalah terc…
Memaparkan sebuah proses pemberian perlindungan terhadap saksi dalam unit khusus perlindungan saksi di Amerika, sumber informasi yang utama dalam tulisan ini adalah buku petunjuk bagi para jaksa dari Departemen Kehakiman (Depanment of Justice) AS mengenai Undang-Undang tentang Reformasi Keamanan Saksi tahun 19841, bagian F, Bab XII dari Undang-Undang tentang Kontrol yang Komprehensif atas Kejah…
Sampai saat ini saksi dan korban belum menjadi bagian yang penting bagi proses penegakan hukum di Indonesia. Posisi korban dan saksi cenderung diperlakukan hanya bagian dari salah satu alat bukti. Saksi selalu saja didorong untuk bersuara di depan pengadilan (dalam pemeriksaan) sedangkan korban yang biasanya dijadikan sebagai seorang saksi korban hanya "ditunjukkan" di depan pengadilan untuk me…
Sejak Bulan Maret 2002 Pengadilan HAM ad hoc untuk Kasus Timar-Timur telah berjalan dan sampai saat ini telah menyelesaikan 12 berkas dakwaan dengan tingkat keberhasilan yang kurang memuaskan. Dari 18 terdakwa, 6 orang dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sedangkan yang lainnya be bas. Banyak faktor yang menyebabkan proses Peradilan HAM ad hoc tidak memadai sehingga pengadilan ini dianggap s…
Pada bulan Juni 2003 sampai akhir 2003, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menggelar Pengadilan Koneksitas Kasus 27 Juli 1996. Peristiwa 27 Juli 1996 adalah peristiwa penyerbuan Kantor Dewan Pimpinan Pusat Pastai Demokrasi Indonesia (DPP PDI), yang bertempat di Jalan DIponegoro Nomor 58 Jakarta Pusat. Setelah aksi penyerbuan terjadi kerusuhan sosial di beberapa wilayah di Jakarta dan menimbulkan b…
Para perumus Rancangan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana berupaya melakukan kodifikasi total terhadap seluruh aturan – aturan pidana yang ada di KUHP saat ini dengan aturan – aturan pidana yang berada di luar KUHP. Semangat rekodifikasi ini setidaknya didasarkan pada tiga prinsip yaitu dekolonisasi, harmonisasi, dan demokratisasi hukum pidana. Dengan berlandaskan pada ketiga prinsip ters…
The objective of the study regarding the main idea of this book is to establish the initial mapping for LPSK, to find the obstacles faced by the institution, and to look for the solution in form of remarks and general recommendations. n mapping the LPSK as an institution, the research was conducted by collecting some references that were taken from various sources such as regulations that ar…
On 16 May 2008, the Committee against Torture (hereinafter “Committee”) issued its Concluding Observation on the Second Periodic Report of the Government of Indonesia (hereinafter “GoI”), which was submitted and discussed in the 40th session of the Committee in May 2008. There were twenty-seven recommendations for actions to be taken by the GoI in order to improve its performance in the…