Konflik dan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di areal perkebunan kelapa sawit seolah tidak dapat dilepaskan dari proses pembangunan industri perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Pada satu sisi, Pemerintah Indonesia mendorong agar kelapa sawit menjadi salah satu komoditas industri agro prioritas yang pengembangannya patut didukung secara nasional. Dorongan Pemerintah ini dilatari oleh…
Kebutuhan tentang UU Intersepsi Komunikasi semakin mendapatkan basis sosiologis dan praktisnya, mengingat semakin meningkatnya praktik-praktik intrusi terhadap komunikasi dan kehidupan pribadi warga negara. Intrusi terhadap privasi tidak lagi semata-mata dilakukan oleh institusi negara, seperti intelijen atau penegak hukum, tetapi juga antar-individu atau bahkan dilakukan korporasi swasta, untu…
Dua tujuan utama pendirian BUMN, yakni tujuan bersifat ekonomi dan tujuan yang bersifat sosial. BUMN dimaksudkan untuk mengelola sektor-sektor bisnis strategis dan bidang-bidang usaha yang menyangkut hajat hidup orang banyak, seperti perusahaan listrik, minyak dan gas bumi, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 UUD 1945. BUMN Kehutanan yang khusus mengelola hutan di pulau Jawa adalah Perum Pe…
Komitmen Pemerintah Indonesia terkait dengan perlindungan HAM yang terdampak oleh bisnis, terlihat semenjak isu relasi bisnis dan HAM mengemuka melalui forum Dewan HAM PBB pada tahun 2011. Komitmen tersebut semakin terlihat ketika Pemerintah Indonesia turut terlibat dalam Interngovernmental Working Group for Binding Treaty on Business and Human Rights yang mencoba untuk mentransformasikan Prins…
In the process of amendment of Law No. 11 of 2008 on Information and Electronic Transaction,which took place in mid‐2016, the House of Representatives (DPR) and the Government have agreed to reconfirm Constitutional Court Decision No. 5/PUU‐VIII/2010, on the need for the establishment of a Law on the Procedures for Interception of Communications. According to the Constitutional Court, estab…
The increasing use of Internet technology, in addition to opening many opportunities for development, including the ease of exchange of information, has also opened new vulnerabilities of intervention to privacy. Circulation of data in the digital format that no longer knows territorial and spatial limits make a person’s personal data more easily exposed or transferred arbitrarily, without th…
Modul ini disusun sebagai panduan bagi para pekerja hak asasi manusia yang akan melakukan monitoring peradilan kasus-kasus terkait kebebasan beragama / berkeyakinan. Modul ini pertama kali digunakan dalam Pelatihan Monitoring Peradilan KBB Bagi Pekerja HAM, 28-31 Oktober 2013 di Jakarta. Proses penyusunan modul ini melalui beberapa tahapan. Tahapan tersebut antara lain adalah melakukan pemet…
The increasing use of Internet technology, in addition to opening many opportunities for development, including the ease of exchange of information, has also opened new vulnerabilities of intervention to privacy. Circulation of data in the digital format that no longer knows territorial and spatial limits make a person’s personal data more easily exposed or transferred arbitrarily, without th…