Judul "Negeri Mafia Republik Koruptor: Menggugat Peran DPR Reformasi" mengindikasikan kritik terhadap peran DPR dalam reformasi, khususnya dalam konteks maraknya korupsi dan kekuasaan yang menyimpang. Judul ini menyoroti bagaimana DPR, yang seharusnya menjadi lembaga pengawas dan perwakilan rakyat, justru dianggap ikut terlibat dalam praktik korupsi dan mafia, sehingga negara menjadi "Negeri Ma…
HAM sebagai komitmen universal sesungguhnya tidak harus selalu dipertentangkan dengan dunia usaha atau bisnis. Bisnis yang berdimensi HAM menjadi suatu keniscayaan dalam perspektif bisnis berkelanjutan. TAnggung jawab sosial perusahaan bukan berhenti pada suatu proyek atau program, tetapi harus kita dorong menjadi suatu gerakan sosial, yakni suatu gerakan yang memadukan komitmen dari dunia usah…
Berbagai kasus korupsi, mafia hukum, mafia peradilan, "makelar kasus", dagang "perkara" dan percaloan, hingga "wartawan amplop" dan pengadilan diibaratkan sebagai "surga koruptor","Kasih Uang Habis Perkara" (KUHP), kasus suap, yang melibatkan anggota DPR, penegak hukum, pejabat, birokrat terus merebak dan membentang dari pusat hingga daerah. Partai politik diibaratkan sebagai "sekolah" bagi par…
Memberikan sumbangan wacana tentang kemandirian kekuasaan kehakiman juga membuka minat bagi studi yang lebih dinamis dalam memahami lembaga hukum dalam hubungannya dengan negara dan masyarakat.Awalnya merupakan tesis S2 yang disiapkan Benny K. Harman di Fakultas Hukum Universitas Indonesia dengan judul: Kekuasaan kehakiman di Indonesia, studi tentang pengaruh konfigurasi politik terhadap pelaks…
Judul asli: A handbook on trining paralegals Buku latihan paralegal ini diterbitkan oleh Komisi Internasional Ahli-ahli hukum (International Commission of Jurist) diterjehakan dengan maksud memberi gambaran tentang peranan yang dimaikan paralegal dalam memfasilitasi iktiar kaum miskin dalam memperkuat posisinya dalam masyarakat, khususnya dalam memperjuangkan hak dan kepentingan mereka.
Bunga rampai yang ditulis dalam rangka lima tahun Komisi Yudisial ini membahas tiga bab tulisan tentang peradilan. Bab 1 membahas reformasi peradilan terkait dengan peran hakim dan aparat penegak hukum, Bab 2 berfokus pada peran Komisi Yudisial dalam menegakkan peradilan bersih, dan Bab 3 menganlisa tentang tanggung jawab negara dalam penegakan hukum.