Konflik dan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di areal perkebunan kelapa sawit seolah tidak dapat dilepaskan dari proses pembangunan industri perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Pada satu sisi, Pemerintah Indonesia mendorong agar kelapa sawit menjadi salah satu komoditas industri agro prioritas yang pengembangannya patut didukung secara nasional. Dorongan Pemerintah ini dilatari oleh…
Konflik dan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di areal perkebunan kelapa sawit seolah tidak dapat dilepaskan dari proses pembangunan industri perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Pada satu sisi, Pemerintah Indonesia mendorong agar kelapa sawit menjadi salah satu komoditas industri agro prioritas yang pengembangannya patut didukung secara nasional. Dorongan Pemerintah ini dilatari ole…
Modul ini disusun sebagai panduan bagi para pekerja hak asasi manusia yang akan melakukan monitoring peradilan kasus-kasus terkait kebebasan beragama / berkeyakinan. Modul ini pertama kali digunakan dalam Pelatihan Monitoring Peradilan KBB Bagi Pekerja HAM, 28-31 Oktober 2013 di Jakarta. Proses penyusunan modul ini melalui beberapa tahapan. Tahapan tersebut antara lain adalah melakukan pemet…
Bahan rujukan ini disusun untuk melengkapi manual penyelenggaraan pelatihan hak asasi manusia bagi hakim, dengan tematik isu hak kebebasan beragama atau berkeyakinan. Di dalam manual ini diuraikan bagaimana konsep, kurikulum, modul, metode yang akan digunakan dalam proses pelatihan. Manual ini juga dilampiri bahan bacaan, dan rujukan terkait. Bahan rujukan yang telah diterapkan dalam dua kal…
Modul ini membahas bagaimana kita menghadapi keberagaman dan perbedaan. Pembahasan meliputi: Islam, keberagaman dan dunia pesantren, menyikapi perbedaan, keberagaman di dalam pesantren, kesetaraan laki-laki dan perempuan, kaum muslim di Indonesia sebagai bagian dari ummah dan bangsa, Islam dan hak asasi manusia, dan gelombang mutakhir globalisasi: tantangan dan peluang bagi kaum muslim. Dilengk…
Administrasi peradilan di Indonesia, terutama dalam konteks paska maupun rentan konflik, sangat membutuhkan pengintegrasian nilai-nilai serta standar-standar hak asasi manusia. Hal ini bukan saja disebabkan oleh fakta bahwa Indonesia merupakan Negara pihak dlaam berbagai Konvensi Internasional yang behubungan dengan hak asasi manusia, khususnya Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politi…
Administrasi peradilan di Indonesia, terutama dalam konteks paska maupun rentan konflik, sangat membutuhkan pengintegrasian nilai-nilai serta standar-standar hak asasi manusia. Hal ini bukan saja disebabkan oleh fakta bahwa Indonesia merupakan Negara pihak dlaam berbagai Konvensi Internasional yang behubungan dengan hak asasi manusia, khususnya Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politi…