Envisioning Indonesian Criminal Code Reform: Challenges in Reforming Criminal…

The discussion on the Draft Bill on Criminal Code (RKUHP) for Indonesia is one of the most crucial events in Indonesia. This is the first time when the Government and the parliament are on the same table and try to formulate the single largest legislation after the Indonesia’s independence. RKUHP contains more articles than any legislation and also stipulates important materials that will gov…

Pulangkan Mereka! Merangkai Ingatan Penghilangan Paksa di Indonesia

Buku ini merangkai ingatan yang sebelumnya terpisah tentang praktik penghilangan paksa yang terjadi pada periode dan bentangan geografis yang berbeda. Dua belas esai yang terangkum dalam buku ini menghadapkan kita pada wujud rezim penghilangan paksa ketika beraksi pada 1965 hingga 1968, lalu berlanjut di Papua, Timor Timur (sekarang Timor Leste), Aceh, Tanjung Priok, Talangsari, dan pada 1997-1…

Surveillance and Human Rights: Recommendations on Integrating Human Rights St…

The increasingly widespread practice of surveillance in different countries has created much concern on possible violations of a person’s privacy rights. Data and personal information of an individual, including personal life, are accessible to other parties, without being noticed by the owner. Based on the background, this paper is intended to see the extent of compatibility and compliance o…

Surveilans dan Hak Asasi Manusia: Rekomendasi Pengintegrasian Standar Hak Asa…

Meluasnya praktik surveilans di berbagai negara telah menciptakan banyak kekhawatiran akan semakin terlanggarnya hak-hak privasi seseorang. Data dan informasi pribadi seseorang, termasuk kehidupan pribadinya bisa diakses pihak lain tanpa diketahui oleh pemiliknya. Berangkat dari situasi tersebut, policy paper ini dimaksudkan untuk melihat sejauh mana keserasian dan kepatuhan regulasi dan kebija…

Kodifikasi Dalam RKUHP dan Implikasi Terhadap Tatanan Hukum Pidana Indonesia

Para perumus Rancangan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana berupaya melakukan kodifikasi total terhadap seluruh aturan – aturan pidana yang ada di KUHP saat ini dengan aturan – aturan pidana yang berada di luar KUHP. Semangat rekodifikasi ini setidaknya didasarkan pada tiga prinsip yaitu dekolonisasi, harmonisasi, dan demokratisasi hukum pidana. Dengan berlandaskan pada ketiga prinsip ters…

Membelenggu Ekspresi: Studi Kasus mengenai Praktik Pemblokiran/Penyaringan Ko…

Meningkatnya penggunaan internet hari ini, telah berdampak pula pada terjadinya peningkatan dalam jumlah dan jenis kejahatan dunia maya. Dalam rangka antisipasi dan penindakan terhadap berbagai jenis tindak kejahatan dunia maya tersebut, negara-negara termasuk Indonesia telah melahirkan sejumlah kebijakan yang dimaksudkan untuk mengontrol dan mengawasi penggunaan internet, yang dibarengi dengan…

HAM Sebagai Bahasa Perdamaian: Sebuah Perkenalan Awal dengan Kaum Muda

Pemuda dan Hak Asasi Manusia (HAM) tidak pernah dapat dipisahkan. Berbagai peristiwa politik yang pada dasarnya adalah perjuangan untuk menegakkan HAM dimotori oleh pemuda. Sumpah Pemuda 1928 merupakan gerakan pemuda yang memperjuangkan hak untuk menentukan diri sendiri serta melepaskan diri dari kolonialisme. Gerakan mahasiswa dalam peristiwa Malari 1974 adalah gugatan terhadap absennya penjam…

Menyangkal Kebenaran, Menunda Keadilan: Berlanjutnya Penyangkalan Negara atas…

Salah satu kejahatan serius yang dilakukan negara dalam masa kekuasaan otoriter Orde Baru, adalah penghilangan secara paksa orang-orang yang dianggap menjadi lawan penguasa. Penggunaan metode penghilangan paksa dalam melenyapkan orang-orang yang kritis demi langgengnya rezim Orde Baru, hampir terjadi sepanjang Orde Baru berkuasa. Kebijakan ini merupakan suatu implementasi dari operasionalisasi …

Laporan Penelitian: Memperkuat Perlindungan Hak Asasi Manusia di ASEAN

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

341.4 WAH l

Tanggapan dan Masukan ELSAM terhadap Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi d…

Menindaklanjuti siaran pers Kementerian Komunikasi dan Informatika mengenai uji publik Rancangan Peraturan Menteri (RPM) Komunikasi dan Informatika (Kominfo) tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik (PDPSE), pada tanggal 14 Juli 2015, yang membuka kesempatan bagi publik untuk memberikan masukan tertulis, bersama ini ELSAM menyampaikan beberapa poin masukan dan tanggapan terhada…