Image of Menyangkal Kebenaran, Menunda Keadilan: Berlanjutnya Penyangkalan Negara atas Hak-hak Korban, Mandegnya Penuntasan Kasus Penghilangan Orang Secara Paksa Periode 1997-1998

Book

Menyangkal Kebenaran, Menunda Keadilan: Berlanjutnya Penyangkalan Negara atas Hak-hak Korban, Mandegnya Penuntasan Kasus Penghilangan Orang Secara Paksa Periode 1997-1998



Salah satu kejahatan serius yang dilakukan negara dalam masa kekuasaan otoriter Orde Baru, adalah penghilangan secara paksa orang-orang yang dianggap menjadi lawan penguasa. Penggunaan metode penghilangan paksa dalam melenyapkan orang-orang yang kritis demi langgengnya rezim Orde Baru, hampir terjadi sepanjang Orde Baru berkuasa. Kebijakan ini merupakan suatu implementasi dari operasionalisasi strategi viktimisasi politik, yang dijalankan pemerintahan militer di bawah kendali Soeharto. Salah satu peristiwa penghilangan paksa yang secara massif dilakukan oleh pemerintah Orde Baru, adalah penculikan terhadap aktivis menjelang runtuhnya kekuasaan Soeharto, antara tahun 1997-1998. Dalam peristiwa tersebut, sebagian korban dikembalikan, namun sebagian lain sampai dengan saat ini belum diketahui keberadaan dan nasibnya.

Menyikapi peristiwa tersebut, Komnas HAM sudah melakukan suatu penyelidikan pro-justisia,kesimpulannya ada dugaan pelanggaran HAM yang berat dalam peristiwa penghilangan paksa. Komnas HAM kemudian menyerahkan hasil penyelidikan ini ke Kejaksaan Agung, untuk dilanjutkan penyidikan dan penuntutan. Dikarenakan kasus ini merupakan bagian dari peristiwa ‘masa lalu’, Komnas HAM juga melimpahkannya ke DPR, sebagaimana mandat UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Tahun 2009 DPR telah mengeluarkan rekomendasi kepada pemerintah, khususnya Presiden untuk segera menyelesaikan kasus ini, diantaranya dengan mencari kejelasan nasib orang yang masih hilang, dan membentuk Pengadilan HAM ad hoc. Namun demikian, hingga saat ini Presiden belum melakukan tindakan apapun, dari empat hal yang direkomendasikan DPR, terkait dengan penyelesaian kasus penghilangan orang secara paksa periode 1997-1998. Presiden hanya menjadwalkan pengesahan Konvensi Perlindungan Terhadap Semua Orang dari Tindakan Penghilangan Paksa, di dalam Rencana Aksi Nasional HAM tahun 2011-2014 dan Program Legislasi Nasional.

Dalam kerangka mendorong penuntasan kasus itulah, kertas posisi ini diterbitkan. Kertas posisi ini diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan sekaligus refleksi bagi pemerintah khususnya Presiden, begitu pula DPR, guna segera menindaklanjuti serangkaian proses yang pernah dilakukan, dalam rangka penyelesaian kasus penghilangan orang secara paksa.


Ketersediaan

4762-2015Elsam LibraryTersedia

Detail Information

Judul Seri
Keadilan Transisional
No. Panggil
-
Penerbit ELSAM : Jakarta.,
Deskripsi Fisik
-
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Klasifikasi
NONE
Content Type
-
Media Type
-
Carrier Type
-
Edisi
Kertas Posisi Keadilan Transisional Seri #1
Subyek
Info Detil Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab

Other version/related

No other version available


Lampiran Berkas



Informasi


DETAIL CANTUMAN


Kembali ke sebelumnyaXML DetailCite this