Administrasi peradilan di Indonesia, terutama dalam konteks paska maupun rentan konflik, sangat membutuhkan pengintegrasian nilai-nilai serta standar-standar hak asasi manusia. Hal ini bukan saja disebabkan oleh fakta bahwa Indonesia merupakan Negara pihak dlaam berbagai Konvensi Internasional yang behubungan dengan hak asasi manusia, khususnya Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politi…
Laporan yang disusun oleh ICJR dan IMDLN ini berupaya menangkap fenomena perkembangan kebebasan internet di Indonesia berikut dengan kasus – kasus yang terjadi sehubungan dengan penggunaan internet. Laporan ini pada dasarnya disusun untuk melihat tren yang terjadi selama 2000 – 2010 di Internet Indonesia khususnya untuk melihat gejala kriminalisasi terhadap kebebasan berekspresi di Indo…
Buku ini menguraikan ranah kerja LPSK dalam konteks perlindungan terhadap whistleblower dalam konteks hukum pidana dan dalam konteks sistem pelaporan untuk mengungkap pelanggaran-pelanggaran dalam penyelenggaraan pemerintahan, kelembagaan dan perusahaan. Buku ini juga mengulas perkembangan baru mengenai whistleblower, yaitu Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi p…
Kertas posisi ini mengulas perjalanan pembaruan KUHP semenjak tahun enam puluhan dan gagasan utama yang diusung oleh berbagai tim yeng pernah terbentuk.
Membahas mengenai tindak pidana Pornografi dan Pornoaksi yang ada dalam RUU KUHPidana sebagai salah satu tindak pidana yang berkembang seiring dengan perkembangan jaman. Dibahas juga mengenai konsep, perkembangan, pasal-pasal, perumusan tindak pidana pornografi dan pornoaksi
Sejak Indonesia meratifikasi International Convention on the Elimination of all forms of Racial Discrimination melalui Undang-undang nomor 29 tahun 1999, maka Indonesia mempunyai kewajiban yang besar terhadap praktik diskriminasi rasial. Tetapi pada kenyataan praktek diskriminasi masih terus terjadi di Indonesia. Oleh karena itu RUU KUHPidana yang juga mengatur tentang diskriminasi rasial harus…
Naskah ini akan memberikan arahan materi yang diatur dalam peraturtan pemerintah, diharapkan akan memberikan landasan operasional yang jelas dan rinci bagi pelaksanaan pemberian kompensasi dan restitusi, serta bantuan para saksi dan korban diperintahkan dalam Undang-undang.
RUU Perlindungan Saksi serta sosialisasi mengenai pentingnya saksi dan korban mendapatkan perlindunagn, melakukan Advokasi serta mendesak pihak yang berwenang untuk mensahkan RUU tersebut.
Buku ini merupakan sebuah kajian yang bertujuan untuk melakukan pemetaan awal terhadap LPSK, menemukan berbagai kendala kelembagaan dan mencari jalan keluar dalam bentuk catatan atau rekomendasi yang bersifat umum. Dalam melakukan pemetaan kelembagaan LPSK, kajian dilakukan dengan cara mengumpulkan beberapa referensi yang diambil dari berbagai sumber seperti beberapa regulasi yang relevan ya…
Seri 4 dari 7 seri Advokasi RUU KUHP