Ditapis dengan
Kodifikasi Dalam RKUHP dan Implikasi Terhadap Tatanan Hukum Pidana Indonesia
Para perumus Rancangan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana berupaya melakukan kodifikasi total terhadap seluruh aturan – aturan pidana yang ada di KUHP saat ini dengan aturan – aturan pidana yang berada di luar KUHP. Semangat rekodifikasi ini setidaknya didasarkan pada tiga prinsip yaitu dekolonisasi, harmonisasi, dan demokratisasi hukum pidana. Dengan berlandaskan pada ketiga prinsip ters…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 345 BEN k
Main Opinions on Drafting the Blue Print for Witness and Victim Protection In…
The objective of the study regarding the main idea of this book is to establish the initial mapping for LPSK, to find the obstacles faced by the institution, and to look for the solution in form of remarks and general recommendations. n mapping the LPSK as an institution, the research was conducted by collecting some references that were taken from various sources such as regulations that ar…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 978-979-1434-04-1
- Deskripsi Fisik
- xv, 124 p
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 347.066 POK
Toward One Year of Implementations of the Recommendations of the Committee Ag…
On 16 May 2008, the Committee against Torture (hereinafter “Committee”) issued its Concluding Observation on the Second Periodic Report of the Government of Indonesia (hereinafter “GoI”), which was submitted and discussed in the 40th session of the Committee in May 2008. There were twenty-seven recommendations for actions to be taken by the GoI in order to improve its performance in the…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Pidana penghinaan adalah pembatasan kemerdekaan berpendapat yang inkonstitusi…
Komentar tertulis ini diajukan kepada Pengadilan Negeri Tangerang untuk memberikan pandangan dan dukungan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa perkara dengan Nomor Perkara: 1269/PEN.PID.B/2009/PN.TNG untuk menilai apakah dalam kasus yang sedang diperiksa ini Negara Republik Indonesia telah bertindak dengan melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tentang Kem…
- Edisi
- Briefing Paper No. 2/2010
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- xvi, 140 halaman
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 345 PID
Kejahatan Perkosaan dalam RUU KUHP
Membahas tentang kejahatan perkosaan dalam RUU KUHPidana seperti pengertian dan praktek peradilan tentang perkosaan di beberapa negara. Dalam Draft RUU KUHPidana yang dikeluarkan pemerintah tahun 2005 menunjukan rumusan tentang delik perkosaan yang telah mengalamai perkembangan dalam elemen perbuatan, caranya serta objeknya.
- Edisi
- Cet. 1
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- x, 107 hal
- Judul Seri
- Position Paper Reformasi KUHP No. 1/2007
- No. Panggil
- 340 KEJ
Problem Pasal Pencemaran Nama Baik di Ranah Maya
Ketentuan dalam Pasal 27 ayat (3) UU Informasi dan Transaksi Elektronik pada satu sisi ditujukan untuk melindungi hak-hak dan reputasi orang lain. Namun pada sisi yang lain dapat dipahami sebagai upaya kontrol yang kuat terhadap pandangan dan ekspresi publik. Berbagai kasus mencuat dalam setidaknya lima tahun penerapan undang-undang tersebut. Situasi tersebut telah menimbulkan ketakutan luar bi…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 52 hal.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Disintegrasi pasca orde baru: Negara, Konflik lokal dan Dinamika Internasional
Runtuhnya rezim Orde Baru segera diikuti dengan munculnya konflik kekerasan di berbagai wilayah Indonesia, baik dalam dimensi vertikal maupun horizontal yang seakan menemukan meomentumnya pada saat bangunan kebangsaan sedang goyah. Stabilitas nasional yang menjadi jargon selama lebih dari 30 tahun justru menemukan antitetisnya ketika kemarahan dan kebencian berakumulasi menjadi amuk massa. Peny…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 9794616249
- Deskripsi Fisik
- xii, 292 hal.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 320.9 DIS
Potret penahanan pra-persidangan di Indonesia: studi tentang kebijakan penaha…
Buku ini memberikan gambaran utuh mengenai permasalahan penerapan penahanan pra-persidangan di Indonesia. Juga memetakan kebijakan penahanan dalam topik-topik strategis yang berguna untuk menyusun rekomendasi bagi perbaikan penerapan kebijakan penahanan.Data diperoleh dari berbagai metode dengan contoh empat kota, yaitu Medan, Makassar, Kupang dan Jakarta.
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 9786021822333
- Deskripsi Fisik
- xii, 268p.; 21cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 345.0527 POT
Naskah akademis dan rancangan peraturan pemerintah : tata cara penentuan kela…
Keterbatasan konsep mengenai korban yang berhak mendapatkan layanan pemberian bantuan dan tidak memadainya konsep pemberian bantuan dalam UU PSK dikhawatirkan akan menyulut kerancuan implementasi pemberian bantuan oleh LPSK Dalam UU PSK, terdapat dua pasal yang secara khusus memerintahkan pemerintah untuk menyusun peraturan pemerintah memgenai ketentuan pemberian kompensasi dan restitusi dan ke…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 62p.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 347.06 NAS
Analisis situasi penerapan hukum penghinaan di Indonesia
Salah satu masalah yang signifikan dalam persoalan kebebasan berekspresi adalah masalah penggunaan ketentuan pidana terkait dengan penghinaan. Berkembangnya ketentuan pdiana terkait penghinaan yang lahir melalui beragam undang-undang sektoral telah mengakibatkan timbulnya reduplikasi tindak pidana penghinaan yang telah ada. -- Laporan yang disusun oleh ICJR ini menghadirkan beragam fakta yang b…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 9786021822340
- Deskripsi Fisik
- viii, 104p.; 21cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 346.03 ANA
Karya Umum 
Filsafat 
Agama 
Ilmu-ilmu Sosial 
Bahasa 
Ilmu-ilmu Murni 
Ilmu-ilmu Terapan 
Kesenian, Hiburan, dan Olahraga 
Kesusastraan 
Geografi dan Sejarah