Ditapis dengan
Mendorong Kebijakan Pemulihan yang Efektif: Rekomendasi Pembaruan Kebijakan P…
Jaminan hak-hak pemulihan korban pelanggaran hak asasi manuisa yang berat tidak hanya diakui dalam UU No. 26/2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, tetapi juga termaktub dalam UU No. 13/2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang telah direvisi dengan UU No. 31/2014. UU terakhir selain mengatur hak pemulihan korban, juga merupakan UU yang menjadi dasar pembentukan Lembaga Perlindungan …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- Keadilan Transisional
- No. Panggil
- -
Envisioning Indonesian Criminal Code Reform: Challenges in Reforming Criminal…
The discussion on the Draft Bill on Criminal Code (RKUHP) for Indonesia is one of the most crucial events in Indonesia. This is the first time when the Government and the parliament are on the same table and try to formulate the single largest legislation after the Indonesia’s independence. RKUHP contains more articles than any legislation and also stipulates important materials that will gov…
- Edisi
- Diplomatic Briefing
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Menimbang Ulang Pasal 27 ayat (3) UU ITE dalam Putusan Pengadilan: Pertimbang…
Sejak pertama kali diperkenalkan pada 1988, perkembangan dan pertumbuhan internet terjadi sangat cepat. Dengan jumlah penduduk lebih dari 250 juta dan dengan jumlah pengguna aktif internet sebanyak 88, 1 juta , Indonesia tumbuh menjadi pengguna internet terbesar di ASEAN. Meski dari sisi persentase sebaran dan penetrasi internet, sebenarnya Indonesia masih cukup rendah. Pertumbuhan yang besar i…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Perlindungan Anak dalam Rancangan KUHP
Kajian ini bertujuan untuk meogetahui rumusan Rancangan KUHP dalam memfungsikan perannya sebagai sebuah ketentuan (rancangan) yang memberikan perlindungan, khusus terhadap anak yang terposisikan sebagai korban maupun anak yang dianggap telah berkonflik dengan hukum karena suatu tindak pidana yang dilakukannya. Kajian ini juga akan melihat apakah beberapa rumusan dalam RUU KUHP telah ataupun mam…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- x, 141 p.
- Judul Seri
- Position Paper Reformasi KUHP N0.11/2007
- No. Panggil
- 342.087 72 MEL p
Daftar Inventaris Masalah (DIM), terhadap Beberapa ketentuan dalam RUU KUHP D…
Sebenarnya, apa yang dimaksudkan dengan Daftar Inventaris Masalah terkait dengan naskah RUU KUHP dalam tulisan ini belum dapat dikatakan sebagai DIM yang selama ini ada di dalam tradisi DIM di Parlemen, karena tulisan ini belum secara tegas memberikan rekomendasi-rekomendasi untuk menyusun perubahan pasal secara utuh. Dalam naskah ini, rekomendasi yang ditawarkan hanya berupa rekomendasi uinum …
- Edisi
- Ed. ke-1
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- xvi, 478 hal
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 345 DAF
Saksi dalam ancaman: dokumentasi kasus
Mendiskripsikan secara sederhana kasus-kasus yang pernah dialami oleh para saksi ataupun pelapor yang mengetahui adanya suatu perbuatan tindak pidana. Maksudnya adalah agar kasus-kasus ini menjadi sumber penting baik sebagai rujukan maupun memberikan masukan bagi para pembentuk Undang-undang maupun para aktivis yang melakukan kampanye Perlindungan Saksi di Indonesia. Tujuan akhirnya adalah terc…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 36 p.
- Judul Seri
- Seri Kampanye perlindungan saksi korban no. 4 tahun 2005
- No. Panggil
- 347.06 SUP s
Prosedur perlindungan saksi di Amerika
Memaparkan sebuah proses pemberian perlindungan terhadap saksi dalam unit khusus perlindungan saksi di Amerika, sumber informasi yang utama dalam tulisan ini adalah buku petunjuk bagi para jaksa dari Departemen Kehakiman (Depanment of Justice) AS mengenai Undang-Undang tentang Reformasi Keamanan Saksi tahun 19841, bagian F, Bab XII dari Undang-Undang tentang Kontrol yang Komprehensif atas Kejah…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 23 p.
- Judul Seri
- Seri Kampanye Perlindungan Saksi dan Korban no. 3 tahun 2005
- No. Panggil
- 347.06 SUP p
Perlindungan saksi dan korban pelanggaran HAM berat
Sampai saat ini saksi dan korban belum menjadi bagian yang penting bagi proses penegakan hukum di Indonesia. Posisi korban dan saksi cenderung diperlakukan hanya bagian dari salah satu alat bukti. Saksi selalu saja didorong untuk bersuara di depan pengadilan (dalam pemeriksaan) sedangkan korban yang biasanya dijadikan sebagai seorang saksi korban hanya "ditunjukkan" di depan pengadilan untuk me…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 19 p.
- Judul Seri
- Seri Kampanye Perlindungan Saksi No. 2 tahun 2005
- No. Panggil
- 347.06 SUP p
Perlindungan saksi dan korban: catatan atas pengalaman pengadilan HAM Adhoc k…
Sejak Bulan Maret 2002 Pengadilan HAM ad hoc untuk Kasus Timar-Timur telah berjalan dan sampai saat ini telah menyelesaikan 12 berkas dakwaan dengan tingkat keberhasilan yang kurang memuaskan. Dari 18 terdakwa, 6 orang dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sedangkan yang lainnya be bas. Banyak faktor yang menyebabkan proses Peradilan HAM ad hoc tidak memadai sehingga pengadilan ini dianggap s…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 24 p.
- Judul Seri
- Seri kampanye RUU perlindungan saksi dan korban no. 1 tahun 2005
- No. Panggil
- 347.06 SUP p
Laporan monitoring pengadilan koneksitas kasus 27 Juli
Pada bulan Juni 2003 sampai akhir 2003, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menggelar Pengadilan Koneksitas Kasus 27 Juli 1996. Peristiwa 27 Juli 1996 adalah peristiwa penyerbuan Kantor Dewan Pimpinan Pusat Pastai Demokrasi Indonesia (DPP PDI), yang bertempat di Jalan DIponegoro Nomor 58 Jakarta Pusat. Setelah aksi penyerbuan terjadi kerusuhan sosial di beberapa wilayah di Jakarta dan menimbulkan b…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 46 p.
- Judul Seri
- Serial Monitoring Pengadilan ELSAM
- No. Panggil
- 303.69 LAP
Karya Umum 
Filsafat 
Agama 
Ilmu-ilmu Sosial 
Bahasa 
Ilmu-ilmu Murni 
Ilmu-ilmu Terapan 
Kesenian, Hiburan, dan Olahraga 
Kesusastraan 
Geografi dan Sejarah