The Urgence of the National Action Plan on Business and Human Rights and its …

Eventhough Indonesia already has regulations, and ratified several instruments that protects the human rights, in reality, human rights violations that involves corporations still exist. In various human rights reports, corporations remain as one of the most responsible actors for the human rights violations. One of the reasons corporations violates the human rights is because there are no stan…

Pidana penghinaan adalah pembatasan kemerdekaan berpendapat yang inkonstitusi…

Komentar tertulis ini diajukan kepada Pengadilan Negeri Tangerang untuk memberikan pandangan dan dukungan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa perkara dengan Nomor Perkara: 1269/PEN.PID.B/2009/PN.TNG untuk menilai apakah dalam kasus yang sedang diperiksa ini Negara Republik Indonesia telah bertindak dengan melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tentang Kem…

HAM Sebagai Bahasa Perdamaian: Sebuah Perkenalan Awal dengan Kaum Muda

Pemuda dan Hak Asasi Manusia (HAM) tidak pernah dapat dipisahkan. Berbagai peristiwa politik yang pada dasarnya adalah perjuangan untuk menegakkan HAM dimotori oleh pemuda. Sumpah Pemuda 1928 merupakan gerakan pemuda yang memperjuangkan hak untuk menentukan diri sendiri serta melepaskan diri dari kolonialisme. Gerakan mahasiswa dalam peristiwa Malari 1974 adalah gugatan terhadap absennya penjam…

Kaum Muda Bicara Hak Asasi Manusia

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

341.4 WAH k

Prinsip-Prinsip Panduan untuk Bisnis dan Hak Asasi Manusia Kerangka Perserika…

Dengan diterjemahkan dan diterbitkannya Prinsip-prinsip Panduan ini diharapkan korporasi-korporasi, khususnya yang beroperasi di Indonesia, dapat lebih memahami mengenai peran penting perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Sehingga, secara perlahan, namun pasti prinsip-prinsip dan standar hak asasi manusia dapat diintegrasikan ke dalam operasionalisasi korporasi, yang pada ak…

Developing the National Action Plan on Business and Human Rigths in Indonesia

Materi mengenai urgensi penyusunan Rencana Aksi Nasional (National Action Plan) tentang Bisnis dan HAM di Indonesia

Manual penyusunan peraturan daerah berbasis hak asasi manusia

Penyusunan dan penerbitan buku Manual penyusunan peraturan daerah berbasis HAM ini merupakan kerjasama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau, Pontianak Institute, dan ELSAM. Buku manual ini berisi panduan/pedoman bagi para SKPD ataupun legal drafter seluruh instansi yang ada di Kabupaten Sanggau dalam menyusun/ merancang Peraturan Daerah di tingkat lokal

Praktik Kompensasi dan Restitusi di Indonesia: sebuah kajian awal

Koalisi Perlindungan Saksi merupakan gabungan dari LSM/NGO yang fokus pada perempuan dan anak, korupsi dan kejahatan terorganisir, Hak Asasi Manusia, lingkungan, pers dan buruh migran

Potret penahanan pra-persidangan di Indonesia: studi tentang kebijakan penaha…

Buku ini memberikan gambaran utuh mengenai permasalahan penerapan penahanan pra-persidangan di Indonesia. Juga memetakan kebijakan penahanan dalam topik-topik strategis yang berguna untuk menyusun rekomendasi bagi perbaikan penerapan kebijakan penahanan.Data diperoleh dari berbagai metode dengan contoh empat kota, yaitu Medan, Makassar, Kupang dan Jakarta.

Naskah akademis dan rancangan peraturan pemerintah : tata cara penentuan kela…

Keterbatasan konsep mengenai korban yang berhak mendapatkan layanan pemberian bantuan dan tidak memadainya konsep pemberian bantuan dalam UU PSK dikhawatirkan akan menyulut kerancuan implementasi pemberian bantuan oleh LPSK Dalam UU PSK, terdapat dua pasal yang secara khusus memerintahkan pemerintah untuk menyusun peraturan pemerintah memgenai ketentuan pemberian kompensasi dan restitusi dan ke…