Periklanan Perspektif Ekonomi Politik

Periklanan, ketika dipandang dari perspektif ekonomi politik, tidak hanya dilihat sebagai alat pemasaran, tetapi juga sebagai kekuatan yang membentuk dan memengaruhi cara masyarakat berpikir, bertindak, dan berinteraksi. Ia merupakan refleksi dari dinamika kekuasaan, hubungan sosial, dan ketidaksetaraan dalam masyarakat.

Analisis Situasi Penerapan Hukum Penghinaan di Indonesia

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-602-18223-4-0

Deskripsi Fisik

104 hlm; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

340 Ind A

Dinamika Pembaruan KUHP dan Problematikanya, Catatan Hasil Konstitusi Publik …

Buku ini merupakan hasil pengelolaan sekaligus catatan atas proses konsultasi Publik Nasional perlindungan HAM melalui reformasi KUHP. Materi olahan mencakup prosiding, makalah-makalah para narasumber dan rujukan-rujukan terkait dengan upaya reformasi hukum pidana di Indonesia. Buku ini dibagi atas tujuh bab pembahasan yakni: Bab I mengenai Dinamika Pembaruan KUHP, Bab II mengenai Delik Keagama…

Meninggalkan jejak kolonialisme: Catatan kritis RUU KUHP

Position Paper bersama antara Yayasan TIFA, ELSAM, LBH PERS, KRHN dan WAHID INSTITUTE

1996: Tahun Kekerasan Potret Pelanggaran HAM di Indonesia

Edisi

Cet Mei 1997

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xxi + 265p

Judul Seri

-

No. Panggil

341.4 TAH

Panduan Penerapan Data dan Informasi Terbuka

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-602-72307-2-9

Deskripsi Fisik

vi + 30p

Judul Seri

-

No. Panggil

005.7 ANG p

Tindak Pidana Ekonomi dalam RKUHP: Quo Vadis?

Berbeda dengan KUHP yang berlaku pada saat ini, RKUHP ini terdiri dari 2 buku. Buku pertama merupakan ketentuan umum yang mengatur mengenai ruang lingkup berlakunya ketentuan peraturan perundang-undangan pidana, pertanggungjawaban pidana, pemidanaan, pidana dan tindakan, gugurnya penuntutan dan pelaksanaan pidana serta pengertian istilah dan penutup. Buku kedua mengatur mengenai seluruh tindak …

Tindak Pidana Terkait Kelautan dan Kemaritiman Dalam Rancangan KUHP

Pada masa pemberlakuannya KUHP di Indonesia sekitar tahun 1915, prinsip kemaritiman yang dianut oleh Kerajaan Belanda adalah Mare Liberum yang menyatakan wilayah laut sebagai laut bebas yang dapat diakses oleh siapapun tanpa ada pengecualian. Konsepsi ini berhadap-hadapan dengan doktrin mare clausum yang dianut sebagian negara maritim besar yang menyatakan laut tertutup dan tidak bisa diakses o…

Tindak Pidana Lingkungan Hidup Dalam RKUHP

Selain perdebatan mengenai rumusan kejahatan lingkungan yang masih belum akurat dalam R KUHP juga ada persoalan mengenai politik kodifikasi dan status tindak pidana lingkungan yang mayoritas berada dalam pidana administratif. Oleh karena maka tindak pidana lingkungan hidup dalam KUHP hanya yang bersifat generic crime yakni terkait pasal 389 dan 390. Selebihnya, maka tindak pidana lingkungan hid…

Tindak Pidana Makar dalam RKUHP

Perubahan KUHP yang dianggap sebagai peninggalan penjajah harus mengacu pada pengalaman penerapan hukum yang sering kali dianggap tidak adil, karena ketidakjelasan materi yang diatur dalam KUHP. Beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan arti dan arah terhadap isi/substansi KUHP menunjukkan bahwa perubahan KUHP harus mengacu pada pengalaman penerapan hukum. Dalam hal ini kejelasan rum…