The signing of CoHA (Cessation of Hostilities Agreement) between RI and GAM on December 12th 2002 is the utmost achievement since the Humanitarian Pause, in the effort of ceasing and bringing the hostilities in Aceh to an end. The Agreement consisted of 9 points of agreement and 4 major issues, which are security, humanitarian assistance, reconstruction and civilian reformation. There is a redu…
Setelah lebih dari satu dekade reformasi, belum terlihat adanya capaian yang memuaskan dalam upaya penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu. Periode transisi demokrasi, dari rezim otoriter ke demokratis, seharusnya diisi oleh pemerintahan baru dengan beragam langkah dan tindakan, dalam rangka menyelesaikan kasus-kasus kejahatan hak asasi manusia, yang terjadi ketika pemerintahan …
Di tahun 2008 ini reformasi politik dan demokrasi telah memasuki usia sepuluh tahun. Namun dalam sepuluh tahun itu perkembangan demokrasi belum mampu mendukung hak asasi manusia menjadi acuan utama dalam pembuatan kebijakan publik. Maka dari itu kinerja aktor politik dan pemerintah serta lembaga-lembaga negara tahun 2008 menjadi sangat menentukan bagi perkembangan demokrasi dan hak asasi manusi…
ELSAM memandang situasi penegakan HAM tahun 2010 merupakan situasi yang mengarah (awalan/pijakan) pada semakin memburuknya situasi HAM pada tahun-tahun mendatang. Situasi ini dimungkinkan, bilamana tidak ada satu pun peningkatan dalam perlindungan HAM, dengan lembaga-lembaga penegakan hukum dan HAM sebagai ujung tombaknya. Berbagai rangkaian peristiwa yang terjadi selama tahun 2010, dan bagaima…
Laporan ini mencakup praktik-praktik pelanggaran hak asasi manusia dominan di enam pemukiman penduduk yang masuk dalam kawasan perkebunan kelapa sawit PT PP lonsum Tbk-Sumatera Utara. Berdasarkan kesaksian penduduk di enam desa -Desa Pargulaan, Desa Simpang Empat, Desa Cempedak Lobang, Desa Naga Rejo, dan Desa Timbul Naga- dan juga wawancara dengan narasumber perempuan untuk mengetahui kondisi…
Salah satu kejahatan serius yang dilakukan negara dalam masa kekuasaan otoriter Orde Baru, adalah penghilangan secara paksa orang-orang yang dianggap menjadi lawan penguasa. Penggunaan metode penghilangan paksa dalam melenyapkan orang-orang yang kritis demi langgengnya rezim Orde Baru, hampir terjadi sepanjang Orde Baru berkuasa. Kebijakan ini merupakan suatu implementasi dari operasionalisasi …
This manual give additional knowledge for law enforcers of having comprehension on criminal elements in a more detailed and in depth comprehension on criminals categorized as extra ordinary crimes (gross violations of human rights)
Kekerasan komunal tentu saja melibatkan massa, tetapi kekerasan massa tidak selamanya adalah kekerasan komunal. Ada yang unik tetapi juga sangat jelas terpandang dalam kekerasan komunal. Mungkin karena begitu jelasnya identifikasi terhadap faktornya, maka begitu jelas juga penyelesaiannya yaitu bahwa masalah itu tidak mudah terpecahkan. Inilah ironinya. Beberapa artikel dalam edisi kali ini …
Menindaklanjuti siaran pers Kementerian Komunikasi dan Informatika mengenai uji publik Rancangan Peraturan Menteri (RPM) Komunikasi dan Informatika (Kominfo) tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik (PDPSE), pada tanggal 14 Juli 2015, yang membuka kesempatan bagi publik untuk memberikan masukan tertulis, bersama ini ELSAM menyampaikan beberapa poin masukan dan tanggapan terhada…