Berisi: daftar nama hakim agung; langkah dan kebijakan pembaruan peradilan; keadaan perkara; pengawasan; pelatihan peradilan; pembinaan sumber daya manusia; akses publik terhadap informasi; alokasi dan realisasi anggaran; peran serta MA di forum internasional; putusan penting (landmark decision)
This manual give additional knowledge for law enforcers of having comprehension on criminal elements in a more detailed and in depth comprehension on criminals categorized as extra ordinary crimes (gross violations of human rights)
Berisi putusan-putusan penting Mahkamah Agung sepanjang tahun 2012 dan 2013. Meliputi hukum perdata (3 putusan), hukum pidana, hukum pidana khusus, hukum agama, hukum tata usaha negara dan hukum pidana militer (masing-masing 1 putusan).
Berisi Pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan perdata umum, perdata khusus, pidana umum, pidana khusus, peradilan agama/ mahkamah syariah, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara (PTUN),.
Penerbitan buku Yurisprudensi Mahkamah Agung-RI ini dimaksudkan sebagai salah satu upaya penyebarluasan informasi hukum berupa informasi yang telah berketentuan hukum tetap dan bernilai sebagai Yurisprudensi.
Surat keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (SKMA RI) Tahun 1951-1994.
Lampiran berisi: UU No.26 tahun 2000, PP No.2 tahun 2002, PP No. 3 tahun 2002, dan informasi organisasi penyusunan pedoman.