Global justice update buletin globalisasi dan perdagangan bebas: Era penghanc…

Edisi

Tahun ke-7/ Edisi ke 3 Oktober 2009

ISBN/ISSN

0216-6992

Deskripsi Fisik

162p.; 25 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Mimbar Hukum

Berisi berbagai artikel dan hasil penelitian mengenai problematika hukum aktual; kajian hukum pidana; dan kajian hukum perdata

Aparat yang tidak berpihak pada pemberantasan illegal logging: hasil eksamina…

Marthen Renuw pernah menjabat sebagai Kabag Serse Umum dan sekaligus sebagai Kasat Tindak Pidana Tertentu (Tipiter) pada Dit Reskrim Polda Papua dari tahun 2002-2005. Pada kurun waktu tersebut, hutan di Papua diperkirakan telah hilang sebanyak 100.000 ha per tahun. Pada saat operasi melawan praktek illegal logging dilakukan, Marthen Renuw justru menerima transfer uang dari orang-orang dari peru…

Militerisme di Indonesia: untuk pemula

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

148 p.; 27 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

355.021 3 MIL

COP dalam agenda reformasi kepolisian: harapan, tantangan dan kenyataan

Menjelaskan tentang COP (community policing) model baru pemolisian. Secara umum kita mengenal tiga model pemolisian. Model pertama adalah pemolisian yang militeristik, yang mengutamakan nilai-nilai represi, kekerasan, ketertundukan mutlak pada instruksi atasan.Yang kedua adalah pemolisian tradisional yang tampil dalam tindakan-tindakan polisi yang reaktif. Dan yang ketiga adalah pemolisian masy…

Pokok-pokok Pikiran Penyusunan Cetak Biru Lembaga Perlindungan Saksi dan Korb…

Buku ini merupakan sebuah kajian yang bertujuan untuk melakukan pemetaan awal terhadap LPSK, menemukan berbagai kendala kelembagaan dan mencari jalan keluar dalam bentuk catatan atau rekomendasi yang bersifat umum. Dalam melakukan pemetaan kelembagaan LPSK, kajian dilakukan dengan cara mengumpulkan beberapa referensi yang diambil dari berbagai sumber seperti beberapa regulasi yang relevan ya…

Pembangunan berbasis hak asasi manusia: sebuah panduan

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

vii, 114 p.

Judul Seri

-

No. Panggil

323 Pem

Pengaturan dan realisasi pemenuhan hak atas pangan yang layak

Pada tahun 2005 ini, Indonesia mengambil keputusan untuk melakukan ratifikasi terhadap dua ketentuan dasar hak asasi manusia, yaitu Kovenan Hak Sipil dan Politik (International Coenant on Civil and Political Rights) dan Kovenan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Interntaional Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights). Keduanya dikenal sebagai International Bill of Rights. Ratifikasi ini b…

Pembentukan organisasi advokat Indonesia: keharusan atau tantangan?

Proses pembentukan dan pilihan bentuk Organisasi Advokat harus dibuat secara hati-hati, memiliki orientasi yang jelas, dan mesti dilakukan secara partisipatif. Pilihan dibuat secara hati-hati maksudnya agar tidak mengulangi kesalahan di masa lalu, yang dapat berujung pada melanggengkan atau malah memperkeruh problematika yang ada. Orientasi yang jelas dimaksudkan untuk menegaskan arah pembentuk…

Kode etik advokat Indonesia: langkah menuju penegakan

Rekaman Proses Workshop