Indeks Negara Hukum Indonesia Tahun 2018

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-602-53227-1-6

Deskripsi Fisik

120 hlm; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

340 Sap I

Kontroversi Serangan Umum 1 Maret 1949

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-9222-23-0

Deskripsi Fisik

120 hlm; 18 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

920 Ind K

Komisi Negara Independen : Eksistensi Independent Agencies sebagai Cabang Kek…

Edisi

-

ISBN/ISSN

9789793988169

Deskripsi Fisik

178 + xviii hal, 14 x 21cm

Judul Seri

-

No. Panggil

342 GUN k

Pilihan Pilihan Langkah Kondisi Hukum Yang Berkeadilan

Artikel ini mencoba mengidentifikasi pilihan-pilihan apa yang dapat digunakan untuk mengembalikan kondisi hukum yang berkeadilan, bukanlah hal yang mudah apalagi kondisinya memang sudah terlanjur carut marut. ldealisme "supremasi hukum", dalam praktek, sudah terlanjur "di terjemahkan" menjadi 'memperbanyak produksi undang-undang". Hal ini, antara lain, disebabkan karena cara kerja kita dikelola…

Landasan hukum dan rencana aksi nasional HAM di Indonesia

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-97591-0-2

Deskripsi Fisik

420 hal

Judul Seri

-

No. Panggil

341.4 LAN

Seluk Beluk Masalah Agraria: Reforma Agraria dan Penelitian Agraria

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-6201-2955-58-2

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

333 SEL

Ranah Studi Agraria: Penguasaan Tanah dan Hubungan Agraria

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-602-8129-54-1

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

333 RAN

Metodologi Studi Agraria: Karya Terpilih Gunawan Wiradi

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-979-17795-3-1

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

333 GUN m

Papua on Trial: Uraian Penjelasan Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Man…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xii, 210 hlm

Judul Seri

-

No. Panggil

341.481 PAP

Sekelumit tentang penyadapan dalam hukum positif di Indonesia

Buku ini mengurai penyadapan dan masalahnya yang berkaitan dengan hak asasi manusia, penyadapan dan model penegakan hukum, model atau sistematika penyadapan yang cocok di Indonesia, dan hasil penyadapan sebagai alat bukti yang sah di pengadilan.Lampiran berisi: Peraturan Kepala Kepolisian No. 5 Tahun 2010 tentang Tata cara penyadapan pada pusat pemantauan Kepolisian Negara Republik Indonesia; d…