Pluralisme Kewargaan: Arah Baru Politik Keragaman di Indonesia

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-602-96257-5-2

Deskripsi Fisik

200 hlm 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

211.2 Bag P

Biarkan Kami Ibadah di Tanah Kami: Studi Kasus Pendirian Gereja HKBP Ciketing…

Proses hukum terhadap kasus-kasus yang berdimensi pelanggaran hak asasi manusia khususnya jaminan atas kebebasan beragama atau berkeyakinan belum mampu memberikan efek jera kepada para pelakunya. Hal ini dikarenakan penegak hukum kurang memahami tingkat kejahatan yang mempunyai dimensi kebencian kepada kelompok tertentu, yang seharusnya menjadi faktor pemberat penghukumannya. Akibatnya para pel…

Tutup Buku Dengan "Transitional Justice?": Menutup Lembaran Hak Asasi Manusia…

Laporan ini merupakan hasil pengamatan atau observasi Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) atas kewajiban negara (state obligation) dalam memajukan, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia. Jangka waktu yang dipilih memang terbilang panjang, yakni mulai 1999 hingga 2004; sepanjang masa reformasi bergulir. Tujuannya adalah untuk melihat kemajuan apa yang telah dicapai pada kurun itu,…

Repressing Expression Case study of blocking and filtering of internet conten…

The increasing number of internet users has resulted in the rise of cyber world crimes. To anticipate the cyber world crimes, many countries, including Indonesia, have produced various policies to control and supervise the internet users. Some policies, which may contain a threat of detention, are particularly related with internet content. When we talk about internet content, there are at leas…

Pulangkan Mereka! Merangkai Ingatan Penghilangan Paksa di Indonesia

Buku ini merangkai ingatan yang sebelumnya terpisah tentang praktik penghilangan paksa yang terjadi pada periode dan bentangan geografis yang berbeda. Dua belas esai yang terangkum dalam buku ini menghadapkan kita pada wujud rezim penghilangan paksa ketika beraksi pada 1965 hingga 1968, lalu berlanjut di Papua, Timor Timur (sekarang Timor Leste), Aceh, Tanjung Priok, Talangsari, dan pada 1997-1…

Pengadilan setengah hati: Eksaminasi publik atas putusan pengadilan HAM kasus…

Buku in imenyajikan hasil eksaminasi publik terhadap hasil putusan Pengadilan HAM terhadap salah satu dari 12 perkara untuk dugaan pelanggaran HAM berat di Timor Timur pra dan pasca jajak pendapat 1999, yaitu perkara Adam Damiri (Mantan Pangdam IX/Udayana). Hasil yang didapat dari eksaminasi ini adalah bahwa keputusan tidak bersalah oleh hakim terhadap terdakwa sungguh memperlihatkan imkompeten…

Daftar Inventaris Masalah (DIM), terhadap Beberapa ketentuan dalam RUU KUHP D…

Sebenarnya, apa yang dimaksudkan dengan Daftar Inventaris Masalah terkait dengan naskah RUU KUHP dalam tulisan ini belum dapat dikatakan sebagai DIM yang selama ini ada di dalam tradisi DIM di Parlemen, karena tulisan ini belum secara tegas memberikan rekomendasi-rekomendasi untuk menyusun perubahan pasal secara utuh. Dalam naskah ini, rekomendasi yang ditawarkan hanya berupa rekomendasi uinum …

Perlindungan saksi dan korban pelanggaran HAM berat

Sampai saat ini saksi dan korban belum menjadi bagian yang penting bagi proses penegakan hukum di Indonesia. Posisi korban dan saksi cenderung diperlakukan hanya bagian dari salah satu alat bukti. Saksi selalu saja didorong untuk bersuara di depan pengadilan (dalam pemeriksaan) sedangkan korban yang biasanya dijadikan sebagai seorang saksi korban hanya "ditunjukkan" di depan pengadilan untuk me…

Perlindungan saksi dan korban: catatan atas pengalaman pengadilan HAM Adhoc k…

Sejak Bulan Maret 2002 Pengadilan HAM ad hoc untuk Kasus Timar-Timur telah berjalan dan sampai saat ini telah menyelesaikan 12 berkas dakwaan dengan tingkat keberhasilan yang kurang memuaskan. Dari 18 terdakwa, 6 orang dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sedangkan yang lainnya be bas. Banyak faktor yang menyebabkan proses Peradilan HAM ad hoc tidak memadai sehingga pengadilan ini dianggap s…

Membelenggu Ekspresi: Studi Kasus mengenai Praktik Pemblokiran/Penyaringan Ko…

Meningkatnya penggunaan internet hari ini, telah berdampak pula pada terjadinya peningkatan dalam jumlah dan jenis kejahatan dunia maya. Dalam rangka antisipasi dan penindakan terhadap berbagai jenis tindak kejahatan dunia maya tersebut, negara-negara termasuk Indonesia telah melahirkan sejumlah kebijakan yang dimaksudkan untuk mengontrol dan mengawasi penggunaan internet, yang dibarengi dengan…