Sepuluh Windu Transmigrasi di Indonesia (1905–1985)\" adalah judul buku penting terbitan Penerbit Universitas Indonesia (UI Press) tahun 1985 yang disunting oleh Sri-Edi Swasono dan Masri Singarimbun. Buku setebal 383 halaman ini merefleksikan perjalanan 80 tahun (delapan windu atau sepuluh windu jika dihitung dalam satuan 8 tahun) sejarah perpindahan penduduk di Nusantara sejak masa kolonisa…
Indonesia\'s post-Soeharto democracy movement, known as Reformasi, began with the resignation of longtime authoritarian President Soeharto in May 1998. Sparked by a severe economic crisis and student-led protests, this movement dismantled the New Order regime, decentralize state power, and established competitive multi-party elections
Fabel tentang para kampret yang berdemo karena sarang mereka akhirnya tergusur oleh pembangunan. Demo mereka akhirnya berhasil menduduki gedung DPR/MPR dan menghasilkan para wakil rakyat kerepotan dengan ulah dan tahi para kampret ini.
Buku ini disusun atas dua bagian. Bagian I adalah resume dan abstraksi dari seluruh materi yang digelut selama berlangsungnya konferensi tersebut, yang meliputi makalah dan diskusi. Terdapat lima bab pokok yang semuanya dimaksudkan untuk melihat berbagai bentuk otoritarianisme Orde Baru sebagaimana dibahas dalam Konferensi. Masing-masing berisi: (1) tinjauan umum atas praksis dan dampak otorita…
Diterjemahkan dari disertasi doktoral di National University of Singapore dengan judul 'Breaking the immortalized past: anti communist discourse and reconciliatory politics in post-Suharto Indonesia'. Buku ini turut ambil bagian dalam menempatkan masa lalu pada tempatnya dan rekonsiliasi antar berbagai kelompok berikut keturunannya yang pernah berseteru dan saling menaruh curiga dalam tragedi 1…
Memaparkan suatu tinjauan atas beraneka macam inisiatif masyarakat sipil dalam bidang transitional justice,merupakan suatu langkah awal menuju konsolidasi dan penguatan inisiatif transditional justice di luar negeri. Meskipun laporan ini tidak membahas setiap inisiatif secara rinci, namun jangkauan geografisnya dari Aceh hingga Papua berhasil memberi gambaran tentang tantangan dan peluang non-s…
Berkenaan dengan kejahatan negara terhadap rakyatnya sendiri di masa lalu (state's duty to remember) dan hak korban untuk mengetahui kebenaran(Victim's right to know the truth). Itulah dua diantara beberapa kewajiban negara selain tentu saja kewajiban untuk menghukum (state's duty to prosecute) dan hak korban atas keadilan (right to justice) dan pemulihan (right to reparation). Tentu saja semu…
Transisi dari kondisi otoritarian ke demokrasi adalah dambaan setiap rakyat setelah mundurnya Soeharto. Namun apa lacur pemerintahan yang terbentuk setelah transisi itu berjalan tidak memiliki kekuatan yang prima untuk menyelesaikan masalah-masalah hak asasi manusia yang terjadi dan diperbuat oleh rezim masa lalu. Hal itu terjadi baik karena masih dominannya kekuatan-kekuatan politik otoritaria…
Tegak di tengah riuh reformasi, di mana isu demokrasi dan hak asasi manusia menjadi primadona yang selama ini terpasang di sarang penyamun`
Komisi kebenaran sangatlah perlu bagi gerakan rekonsiliasi yang damai dan menghormati HAM. Komisi kebenaran dapat memainkan peranan yang kuat dalam memperjuangkan HAM ke depan. Banyak tuntutan untuk mengakhiri impunitas, mengakui penderitaan serta memberikan pemulihan kepada korban, dan menulis sejarah yang jujur mengenai masa lampau yang tercabik2.Studi terhadap 15 komisi kebenaran di berbagai…