Jaminan hak-hak pemulihan korban pelanggaran hak asasi manuisa yang berat tidak hanya diakui dalam UU No. 26/2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, tetapi juga termaktub dalam UU No. 13/2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang telah direvisi dengan UU No. 31/2014. UU terakhir selain mengatur hak pemulihan korban, juga merupakan UU yang menjadi dasar pembentukan Lembaga Perlindungan …
The objective of the study regarding the main idea of this book is to establish the initial mapping for LPSK, to find the obstacles faced by the institution, and to look for the solution in form of remarks and general recommendations. n mapping the LPSK as an institution, the research was conducted by collecting some references that were taken from various sources such as regulations that ar…
Tidak terdapat rujukan yang pasti mengenai berapa jumlah lembaga negara yang ada, namun setidaknya sampai tahun 2011, setidaknya terdapat 88 lembaga negara independen, baik yang dibentuk melalui undang-undang maupun Keppres, ataupun Peraturan pemerintah. Sementara itu berdasar sumber lain di tahun 2012, tercatat sebanyak 94 lembaga negara. Untuk membiayai sejumlah lembaga negara tersebut, angga…
Buku ini merupakan sebuah kajian yang bertujuan untuk melakukan pemetaan awal terhadap LPSK, menemukan berbagai kendala kelembagaan dan mencari jalan keluar dalam bentuk catatan atau rekomendasi yang bersifat umum. Dalam melakukan pemetaan kelembagaan LPSK, kajian dilakukan dengan cara mengumpulkan beberapa referensi yang diambil dari berbagai sumber seperti beberapa regulasi yang relevan ya…