Memperkuat Gerakan Advokasi Hak Asasi Manusia melalui Aktivisme Yudisial dan Mobilisasi Hukum: Refleksi Pendampingan Pil-Net atas kasus Japin dan Vitalis Andi
Bagi Pemerintah Indonesia, Undang-Undang Perkebunan aalah sangat strategis dan penting peranannya dalam pembangunan nasional, karena diharapkan dapat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, penerimaan devisa negara, penyediaan lapangan kerja, perolehan nilai tambah dan daya saing, pemenuhan kebutuhan konsumsi dalam negeri, bahan baku industry dalam negeri optimalisasi pengelolaan sumb…
Laporan ini mencakup praktik-praktik pelanggaran hak asasi manusia dominan di enam pemukiman penduduk yang masuk dalam kawasan perkebunan kelapa sawit PT PP lonsum Tbk-Sumatera Utara. Berdasarkan kesaksian penduduk di enam desa -Desa Pargulaan, Desa Simpang Empat, Desa Cempedak Lobang, Desa Naga Rejo, dan Desa Timbul Naga- dan juga wawancara dengan narasumber perempuan untuk mengetahui kondisi…
Berisi tulisan-tulisan yang merefleksikan kondisi kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia, yang diangkat berdasarkan sejumlah kasus kekerasan terhadap kelompok penganut agama atau kepercayaan tertentu di Indonesia. Tujuh kasus yang diangkat adalah: kasus salat dua bahasa di Malang; kasus Jemaah Ahmadiyah di Lombok; kasus penutupan dan pembakaran gereja di Jawa Barat; kasus Pondok pesan…
Laporan yang disusun oleh ICJR dan IMDLN ini berupaya menangkap fenomena perkembangan kebebasan internet di Indonesia berikut dengan kasus – kasus yang terjadi sehubungan dengan penggunaan internet. Laporan ini pada dasarnya disusun untuk melihat tren yang terjadi selama 2000 – 2010 di Internet Indonesia khususnya untuk melihat gejala kriminalisasi terhadap kebebasan berekspresi di Indo…
Upi Asmaradhana adalah Koordinator Koalisi Jurnalis Tolak Kriminalisasi Pers Makassar yang dipidanakan oleh Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dan Barat, Inspektur Jenderal Sisno Adiwinoto, pada 1 Agustus 2008. Upi dijadikan tersangka karena menyampaikan pengaduan kepada Mabes Polri dan Dewan Pers. Upi dijerat dengan dakwaan Pasal 310 penghinaan dan Pasal 317 Kitab Undang-undang Hukum Pi…
Buku ini merupakan hasil pelaksanaan eksaminasi publik atas surat dakwaan JPU dan putusan pengadilan negeri (PN) Raha yang telah menjatuhkan vonis bersalah terhadap belasan petani di Kontu. Gagasan dilaksanakannya eksaminasi publik berangkat dari dugaan adanya praktek-praktek yang keliru dalam proses peradilan di PN Raha.