Regulasi Eksploitatif Penebar Ancaman: Catatan Terhadap Undang-Undang Perkebunan

Di tengah hiruk pikuk pergantian kursi kekuasaan di Dewan Perwakilan Rakyat, diam-diam pada 29 September 2014, paripurna DPR-RI mengesahkan revisi UU Perkebunan. Meski tidak muncul dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas), DPR “ngotot” melakukan revisi terhadap UU Perkebunan. DPR beralasan revisi ini dilakukan dalam rangka menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-VIII/2010 …

Pembangunan Perkebunan Sawit di Perbatasan Indonesia-Malaysia: Diskriminasi R…

Membahas masalah pembangunan dan perlindungan hak asasi manusia dan lingkungan di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan, terkait dengan rencana pemerintah Indonesia membangun perkebunan kelapa sawit sepanjang 850 km di perbatasan tersebut yang mengancam kehidupan masyarakat adat.

Planting disaster : menanam bencana: keanekaragaman hayati, sosial ekonomi, d…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

43 hal.; 30 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

341.4 PLA

Manual Pelatihan Kelapa Sawit dan Pembiayaan: Manual Pelatihan untuk Aktivis

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

iii, 72 hlm

Judul Seri

-

No. Panggil

333.31 JAN m

Ekspansi kelapa sawit di Asia Tenggara: kecenderungan dan implikasi bagi masy…

Buku hasil studi yang dilakukan oleh Forest People Programme, SAwit Watch, the Samdhana Institute dan the Centre for People and Forests ini mendokumentasikan rincian bagaimana perkebunan kelapa sawit berekspansi di seluruh Asia Tenggara. Studi ini melengkapi best practices yang diketahui di Malaysia, Indonesia, dan Papua Nugini dengan studi kasus terbaru tentang proses ekspansi perkebunan kelap…

Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Kawasan Perkebunan Kelapa Sawit PT PP Lonsum…

Laporan ini mencakup praktik-praktik pelanggaran hak asasi manusia dominan di enam pemukiman penduduk yang masuk dalam kawasan perkebunan kelapa sawit PT PP lonsum Tbk-Sumatera Utara. Berdasarkan kesaksian penduduk di enam desa -Desa Pargulaan, Desa Simpang Empat, Desa Cempedak Lobang, Desa Naga Rejo, dan Desa Timbul Naga- dan juga wawancara dengan narasumber perempuan untuk mengetahui kondisi…

Regulasi Bisnis di Sektor Perkebunan dan Hak Asasi Manusia

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-979-8981-48-7

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

341.4 MOH r

Jurnal Dignitas: Integrasi HAM Dalam Operasi Perusahaan Perkebunan

Di masa Orde Baru, penguasaan lahan yang sentralistis telah memunculkan persoalan, tentang siapa yang mempunyai hak untuk mengontrol dan mengatur pemilikan dan pengeloaan tanah dan SDA. Dengan latar belakang tersebut, setelah Orde Baru berakhir dan agenda reformasi mulai bergulir, yang antara lain ditandai dengan kebijakan politik otonomi daerah, menjadi penting untuk mengkaji bagaimana pengaru…

Pemenuhan Hak Atas Pendidikan: Tanggung Jawab Negara

Bagaimana strategi yang dapat ditempuh bila kita hendak mendorong agar negara kembali atau pun tetap berada di jalur tanggung jawabnya untuk memenuhi hak atas pendidikan warganya? Di sini, kesediaan kita untuk menjadi warga negara yang aktif dan mendorong pejabat publik agar representatif mau dan mampu mewakili kepentingan maupun aspirasi warga- untuk menciptakan hidup bersama secara lebih baik.

Tanah untuk penggarap: pengalam Serikat Petani Pasundan menggarap lahan-lahan…

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-25-0788-4

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

333.1 GUT t