Desentralisasi dan Otonomi Daerah : desentralisasi, demokratisasi dan akuntab…

Merupakan hasil workshop yang memberikan solusi akademik mengenai permasalahan yang timbul dalam implementasi otonomi daerah.

Rekam Jejak Kuasa Mengatur: Catatan PSHK Tentang Kinerja Legislasi DPR 2004-2009

Hasil pantauan dan kajian kinerja legislasi DPR selama tahun 2004-2009. Dalam lima tahun tersebut, 33,16% undang-undang (UU) yang dihasilkan adalah soal pemekaran wilayah; 9,84% soal pemerintahan; dan 8,81% soal hukum.-- Lampiran berisi daftar UU yang dihasilkan pada 2005-2009, dan daftar program legislasi nasional 2009-2014.

The State of Human Rights in Eleven Asian Nations - 2007

The Asian Human Rights Commission (AHRC) is an independent non-governmental organization that monitors the human rights situations in the region. It works at the local level with partner organizations, as well as at the regional and international levels, to advocate for the greater enjoyment of all rights and the prevention of violations thereof.

Keamanan Mengalahkan Kebebasan : Catatan HAM 2004

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-97695-5-2

Deskripsi Fisik

xii, 104 p.

Judul Seri

-

No. Panggil

060 KEA

Partnership for governance reform in Indonesia : 2004 annual report

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

ix ; 65p

Judul Seri

-

No. Panggil

060 PAR

Membangun Dasar Demokrasi : Program Pemberdayaan dan Penguatan Masyarakat Sipil

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

198 p.

Judul Seri

-

No. Panggil

060 MEM

Desentralisasi dan Pemenuhan Hak Warga

Dalam rangka meningkatkan pemenuhan hak warga, sistem politik desentralisasi sebenarnya menjadi strategis untuk mengembangkan norma HAM. Hal ini disebabkan karena daya jangkaunya lebih dekat dan tepat sasaran kepada rakyat. Termasuk kewenangan yang lebih leluasa bagi pemerintah daerah yang mampu mengelola ase ekonomi dan sumber daya serta penyusunan anggaran yang inovatif guna menciptakan progr…

Implementasi Instrumen-instrumen HAM sebagai Pilihan untuk mengembalikan kond…

Lengsernya Soeharto 1998 babak baru dalam perbincangan mengenai hukum dan regim hukum. Gagasan mengenai kepastian hukum, negara hukum, jaminan perlindungan hukum merupakan diksi yang secara konsisten dilekatkan dalam gagasan reformasi hukum dan dipersepsikan sebagai bagian tak terpisah dalam pembentukan demokrasi dalam masa transisi. Supremasi hukum dipercaya merupakan salah satu pilar pen…

Dalam tawanan rezim lama: situasi hak asasi manusia sepanjang tahun 2000

Transisi dari kondisi otoritarian ke demokrasi adalah dambaan setiap rakyat setelah mundurnya Soeharto. Namun apa lacur pemerintahan yang terbentuk setelah transisi itu berjalan tidak memiliki kekuatan yang prima untuk menyelesaikan masalah-masalah hak asasi manusia yang terjadi dan diperbuat oleh rezim masa lalu. Hal itu terjadi baik karena masih dominannya kekuatan-kekuatan politik otoritaria…

Abih Tandeh : masyarakat desa di bawah rezim orde baru

Buku ini memberikan semacam testimoni tertulis tentang bagaimana pemerintah orde baru secara sistematis meluluhlantakkan struktur kekuasaan masyarakat adat, berkaitan dengan diberlakukannya UU No. 5 tahun 1979 tentang masyarakat desa.