Merupakan hasil workshop yang memberikan solusi akademik mengenai permasalahan yang timbul dalam implementasi otonomi daerah.
Kajian yang mencoba menjawab beberapa pertanyaan sehubungan dengan kecenderungan penggunaan represi dan paksaan oleh negara atas masyarakat menjelang pemilu 1997, dan perlawanan masyarakat tingkat lokal dengan cara mereka masing-masing.
Buku ini memilih tema tentang parpol dan sistem kepartaian, format dan sistem pemilu, serta sistem perwakilan dan atau keparlemenan; tiga elemen sistem pemerintahan yang memiliki peran strategis dalam menggerakkan bekerjanya sistem politik demokratis.
Pemilihan umum legislatif 2004 yang merupakan pemilu multipartai kedua pasca-Orde Baru, berlangsung relatif bebas, adil, dan demokratis pada 5 April 2004 yang lalu. Pemilu dengan sistem yang amat rumit, jumlah pemilih yang sangat besar, dan cakupan daerah pemilihan yang sangat luas tersebut dipuji banyak kalangan sebagai salah satu pemilu demokratis terbesar di dunia. Indonesia kemudian dijuluk…
UU No. 22 tahun 1999 adalah langkah pembaharuan besar dalam sejarah desentralisasi dan pemerintahan daerah di Indonesia, buku ini tidak hanya menawarkan paradigma baru desentralisasi dan otonomi daerah, melainkan juga merekomendasikan RUU otonomi Daerah yang bersifat alternatif dalam rangka perbaikan dan penyempurnaa kebijakan otonomi daerah.
Desentralisasi, demokretisasi dan akuntabilitas pemerintah daerah merupakan tiga kata kunci yang penting dalam implementasi otonomi daerah, disitulah terlihat bahwa semangat demokrasi jelas menghendaki suatu pemerintahan yang bersendikan, pemerintah dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat, sebab akuntabilitas sangat erat kaitannya dengan kedaulatan rakyat.