Dalam edisi ini, menurunkan dua wawancara tentang kewenangan legislasi Dewan Perwakilan Daerah (DPD), yakni dengan I Wayan Sudirta, anggota DPD dari Bali dan Lukman Hakim Saefuddin dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan.
Kondisi sosial politik di Indonesia setelah jatuhnya Orde Baru; kumpulan artikel sebelumnya diterbitkan dalam jurnal Masyarakat Indonesia, 1997-2003. -- Antara kekerasan dan kontestasi politik / Tri Ratnawati -- Geneologi kekerasan / Henk Schulte Nordholt -- Kekerasan massa / Ikrar Nusa Bhakti & Moch. Nurhasim -- Reformasi dan konflik politik antar pendukung partai Islam, studi kasu…
UU No. 22 tahun 1999 adalah langkah pembaharuan besar dalam sejarah desentralisasi dan pemerintahan daerah di Indonesia, buku ini tidak hanya menawarkan paradigma baru desentralisasi dan otonomi daerah, melainkan juga merekomendasikan RUU otonomi Daerah yang bersifat alternatif dalam rangka perbaikan dan penyempurnaa kebijakan otonomi daerah.