Daftar isi: Ekspansi Perkebunan di Indonesia, Maraknya Konflik Seiring Pertumbuhan Perkebunan, Revisi Permentan No: 26/Permentan/OT. 140/2/2007: Sebuah Solusi?, Pandangan Atas Revisi Permentan No. 26/2007
Salah satu masalah yang signifikan dalam persoalan kebebasan berekspresi adalah masalah penggunaan ketentuan pidana terkait dengan penghinaan. Berkembangnya ketentuan pdiana terkait penghinaan yang lahir melalui beragam undang-undang sektoral telah mengakibatkan timbulnya reduplikasi tindak pidana penghinaan yang telah ada. -- Laporan yang disusun oleh ICJR ini menghadirkan beragam fakta yang b…
Seri 2 dari 7 seri advokasi RUU KUHP
Pengantar: Dr. Donny Gahral Adian.
Buku ini menguraikan ranah kerja LPSK dalam konteks perlindungan terhadap whistleblower dalam konteks hukum pidana dan dalam konteks sistem pelaporan untuk mengungkap pelanggaran-pelanggaran dalam penyelenggaraan pemerintahan, kelembagaan dan perusahaan. Buku ini juga mengulas perkembangan baru mengenai whistleblower, yaitu Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi p…
Membahas mengenai tindak pidana Pornografi dan Pornoaksi yang ada dalam RUU KUHPidana sebagai salah satu tindak pidana yang berkembang seiring dengan perkembangan jaman. Dibahas juga mengenai konsep, perkembangan, pasal-pasal, perumusan tindak pidana pornografi dan pornoaksi
Melihat ke dalam segala bentuk perlindungan informasi yang bersifat rahasia termasuk juga rahasia negara, rahasia jabatan dan rahasia perusahaan yang diatur dalam RUU KUHPidana. Ketentuan dalam RUU KUHPidana terutama tentang kerahasiaan informasi masih memiliki sejumlah persoalan karena didalam RUU KUHPidana tersebut tidak tercantum jelas definisi dari rahasia negara itu.
Naskah ini akan memberikan arahan materi yang diatur dalam peraturtan pemerintah, diharapkan akan memberikan landasan operasional yang jelas dan rinci bagi pelaksanaan pemberian kompensasi dan restitusi, serta bantuan para saksi dan korban diperintahkan dalam Undang-undang.
Berisi rancangan undang-undang perlindungan saksi versi koalisi dan versi DPR
Buku ini merupakan sebuah kajian yang bertujuan untuk melakukan pemetaan awal terhadap LPSK, menemukan berbagai kendala kelembagaan dan mencari jalan keluar dalam bentuk catatan atau rekomendasi yang bersifat umum. Dalam melakukan pemetaan kelembagaan LPSK, kajian dilakukan dengan cara mengumpulkan beberapa referensi yang diambil dari berbagai sumber seperti beberapa regulasi yang relevan ya…