Ditapis dengan
LEGAL REFORM OF INTERCEPTION OF COMMUNICATIONS: An initiative to establish an…
In the process of amendment of Law No. 11 of 2008 on Information and Electronic Transaction,which took place in mid‐2016, the House of Representatives (DPR) and the Government have agreed to reconfirm Constitutional Court Decision No. 5/PUU‐VIII/2010, on the need for the establishment of a Law on the Procedures for Interception of Communications. According to the Constitutional Court, estab…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 5417-2017
PROTECTION OF PERSONAL DATA IN INDONESIA: A Proposal for Policy Institutional…
The increasing use of Internet technology, in addition to opening many opportunities for development, including the ease of exchange of information, has also opened new vulnerabilities of intervention to privacy. Circulation of data in the digital format that no longer knows territorial and spatial limits make a person’s personal data more easily exposed or transferred arbitrarily, without th…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 5416-2017
Protection of Personal Data in Indonesia: A Proposal for Policy Institutional…
The increasing use of Internet technology, in addition to opening many opportunities for development, including the ease of exchange of information, has also opened new vulnerabilities of intervention to privacy. Circulation of data in the digital format that no longer knows territorial and spatial limits make a person’s personal data more easily exposed or transferred arbitrarily, without th…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- Internet and Human Rights Series
- No. Panggil
- -
Ideologi Neoliberalisme dan Diskursus Demokrasi di Indonesia
Melampaui perspektif kekinian, dalam bentangan sejarah yang panjang selama rentang waktu hampir satu abad, ada hal yang menarik ketika mensejajarkan perbincangan dalam politik demokrasi Indonesia pada saat akhir pemerintahan kolonial dan awal kemerdekaan dengan yang berlangsung di fajar abad ke-21, saat demokrasi mulai tumbuh ditengah tidur lelapnya yang panjang dibawah tirani rezime Soeharto. …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 5335-2016
Bagaimana Menjalankan Bisnis dengan Menghormati Hak Asasi Manusia: Sebuah Ala…
Gagasan mengenai HAM untuk entitas bisnis dan perusahaan bukanlah hal baru. Tarik ulur ini telah lama berlangsung selama hampir tiga dasa warsa. Panduan untuk bisnis dan HAM yang akhirnya diadopsi PBB di tahun 2011 merupakan buah perjalanan yang panjang dari inisiatif banyak pihak. Penelusuran literatur menunjukkan perbincangan ini bahkan telah dimulai semenjak tahun 1970an, bahkan jauh sebelu…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 978-979-8981-49-4
- Deskripsi Fisik
- xxviii, 178 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 341.481 BAG
Mendudukkan laporan KKP dalam upaya penyelesaian pelanggaran Hak Asasi Manusi…
Melalui tinjauannya atas sejumlah temuan dan kesimpulan dari laporan tersebut, buku ini bermaksud memberikan evaluasi kritis terhadap Laporan Akhir KKP. Juga mendudukkan agar laporan tersebut dapat memberi makna bagi proses penyelesaian pelbagai kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia yang terjadi di masa lalu. Setelah memaparkan temuan dan rekomendasi dari Laporan Akhir KKP, buku ini …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 978-979-8981-39-5
- Deskripsi Fisik
- xii, 110 halaman
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 341.690 268 BET m
Melampaui warisan Nuremberg: pertanggungjawaban untuk kejahatan terhadap hak …
Pengadilan-pengadilan Nuremberg merupakan serangkaian pengadilan terhadap para pemimpin politik, militer dan ekonomi Nazi Jerman setelah kekalahannya dalam Perang Dunia II. Pengadilan-pengadilan tersebut berlangsung di kota Nuremberg, Jerman, 1945-1946. Kritik terhadap Pengadilan Nuremberg adalah bahwa "kejahatana yang didakwakan itu dinyatakan setelah dilakukan (ex post facto), dan karena itu …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 978-979-8981-36-4
- Deskripsi Fisik
- xxx, 592 p.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Kabar KKPK Vol 1/Edisi 1/2016
KKPK telah mencatat 1300 kasus kekerasan yang terjadi sejak tahun 1965 hingga 2005 dan sebanyak 3150 perempuan dan laki-laki sebagai korban. Pelanggaran-pelanggaran HAM ini merupakan bagian dari enam pola kekerasan yang terbentuk sepanjang empat dasawarsa dalam perjalanan bangsa Indonesia, yaitu: (i) pembasmian; (ii) kekerasan dalam perampasan sumber daya alam; (iii) penyeragaman dan pengendali…
- Edisi
- Edisi 1
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Protokol opsional kedua Kovenan internasional tentang hak-hak sipil dan polit…
Buku ini berisikan draft protokol opsional kedua tentang Konvensi internasional tentang hak-hak sipil dan politik yang ditujukan untuk penghapusan hukuman mati. Panduan untuk Pnedirian dan Perancangan Mekanisme Pencegahan Nasional bermaksud untuk membantu para aktor nasional dalam memilih sebuah Mekanisme Pencegahan Nasional untuk negeri mereka. Panduan ini sesuai dengan pasal-pasal yang relev…
- Edisi
- cet.1
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 38 hal.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- INT IV.02 Pro
Daftar Inventaris Masalah (DIM), terhadap Beberapa ketentuan dalam RUU KUHP D…
Sebenarnya, apa yang dimaksudkan dengan Daftar Inventaris Masalah terkait dengan naskah RUU KUHP dalam tulisan ini belum dapat dikatakan sebagai DIM yang selama ini ada di dalam tradisi DIM di Parlemen, karena tulisan ini belum secara tegas memberikan rekomendasi-rekomendasi untuk menyusun perubahan pasal secara utuh. Dalam naskah ini, rekomendasi yang ditawarkan hanya berupa rekomendasi uinum …
- Edisi
- Ed. ke-1
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- xvi, 478 hal
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 345 DAF
Karya Umum 
Filsafat 
Agama 
Ilmu-ilmu Sosial 
Bahasa 
Ilmu-ilmu Murni 
Ilmu-ilmu Terapan 
Kesenian, Hiburan, dan Olahraga 
Kesusastraan 
Geografi dan Sejarah