Ditapis dengan
Biarkan Kami Ibadah di Tanah Kami: Studi Kasus Pendirian Gereja HKBP Ciketing…
Proses hukum terhadap kasus-kasus yang berdimensi pelanggaran hak asasi manusia khususnya jaminan atas kebebasan beragama atau berkeyakinan belum mampu memberikan efek jera kepada para pelakunya. Hal ini dikarenakan penegak hukum kurang memahami tingkat kejahatan yang mempunyai dimensi kebencian kepada kelompok tertentu, yang seharusnya menjadi faktor pemberat penghukumannya. Akibatnya para pel…
- Edisi
- 1
- ISBN/ISSN
- 9789798981555
- Deskripsi Fisik
- 65 hal
- Judul Seri
- Pemantauan Peradilan
- No. Panggil
- 323.442 AND b
Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Usulan Pelembagaan Kebijakan dari Per…
Meningkatnya pemanfaatan teknologi internet, selain membuka banyak kesempatan dan peluang pengembangan, termasuk kemudahan dalam pertukaran informasi, pada sisi lain juga telah membuka kerawanan baru terjadinya intervensi terhadap privasi. Peredaran data dalam format digital yang tidak lagi mengenal batas ruang dan teritorial menjadikan semakin mudahnya data‐data pribadi seseorang terpapar at…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- v + 75 hal
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Memetakan Mozaik Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dalam Konteks Pembangunan Pari…
ELSAM melaksanakan penelitian berfokus pada upaya untuk mengidentifikasi isuisu hak asasi manusia yang terkait dengan pengembangan destinasi Bali Baru, khususnya pada destinasi wisata: (1) Danau Toba, Sumatera Utara; (2) Tanjung Kelayang, Bangka Belitung; (3) Candi Borobudur, Jawa Tengah; dan (4) Kawasan Bromo Tengger Semeru, Jawa Timur, pada November – Desember 2019. Hasil penelitian…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 9789798981944
- Deskripsi Fisik
- xxxi + 409 hal
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 341.481 ADZ m
Executive Summary : National Action Plan on Business and Human Rights : Lesso…
There are 23 (twenty three) countries that have developed and approved NAPs on Business and Human Rights to implement the UN Guiding Principles.2 One of the main functions of the NAP is to provide strong coordination and coherence within the government on the spectrum of policies related to business and human rights. Policy coherence is essential to ensure effective design and implementation of…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 38 hal
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 341.481 ADZ e
Usulan Revisi yang Belum Memberi Solusi: Catatan Kritik Terhadap Materi RUU P…
Pada era modern saat ini, teknologi digital telah menjadi bagian penting dalam aktivitas kehidupan manusia. Pesatnya perkembangan teknologi ini, serta semakin canggihnya fitur-fitur yang ditawarkannya untuk membantu aktivitas manusia, memiliki andil yang sangat signifikan dalam mendigitalisasi perilaku manusia di ruang publik. Aktivitas yang dulu semata-mata dilakukan secara offline telah bermi…
- Edisi
- Kertas Posisi
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Melembagakan Pengaturan Internet Berbasis Hak Asasi Manusia: Masukan Naskah A…
Dalam waktu yang relatif singkat, internet telah menjadi instrumen yang begitu penting bagi kehidupan sosial masyarakat modern, termasuk di Indonesia. Pada 2009, menurut data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), pengguna Internet Indonesia berada di kisaran angka 30 juta, angka tersebut naik tajam pada akhir tahun 2014 menjadi 88,1 juta pengguna. Terus bertambahnya pengguna i…
- Edisi
- Kertas Kerja
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Memastikan Hak Asasi Manusia Dalam Penanggulangan Terorisme : Proses Mengawal…
Dalam pelaksanaammya, proses amandemen UU Terorisme ternyata menyimpan berbagai persoalan yang berpotensi mengganggu hak-hak warga negara. Proses dan substansi perubahan UU Terorisme harus diperhatikan dan dikritisi secara luas, khususnya oleh masyarakat sipil yang memiliki perhatian terhadap demokrasi dan hak asasi manusia. Hal-hal yang berkaitan dengan definisi terorisme ; dicantumkannya pida…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- iii + 57 hal
- Judul Seri
- Monitoring Parlemen Sesi #3
- No. Panggil
- 345.02 KAM m
Perkembagan Pembahasan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual
Bagaimana negara harus bertanggungjawab untuk melakukan penuntutan terhadap pelaku-pelaku kekerasan seksual di satu sisi, sekaligus memberikan pemulihan terhadap korban. Hal ini juga akan berkaitan dengan peran dan fungsi Pemerintah Daerah dalam melakukan pencegahan, perlindungan, penanganan, dan pemulihan korban kekerasan seksual. Oleh karena itu, laporan Monitoring ini menyajikan progres pem…
- Edisi
- 2
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 20 hal
- Judul Seri
- Monitoring Parlemen Seri #2
- No. Panggil
- 362.83 KAM p
Mengawal Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Pembaruan Hukum Pidana : Lapora…
Laporan Monitoring ini menyajikan progres pembahasan RKUHP dan isu-isu khusus yang terkait dengan substansi dalam Buku I dan Buku II RKUHP yang diperkirakan akan mempengaruhi penikmatan hak asasi manusia di Indonesia, saat ini dan di masa yang akan datang.
- Edisi
- 1
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- i + 34 hlm
- Judul Seri
- Monitoring Parlemen Seri #1
- No. Panggil
- 345.598 KAM m
Undang-undang Perkebunan: Wajah Baru Agrarische Wet Dasar dan Alasan Pembatal…
Bagi Pemerintah Indonesia, Undang-Undang Perkebunan aalah sangat strategis dan penting peranannya dalam pembangunan nasional, karena diharapkan dapat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, penerimaan devisa negara, penyediaan lapangan kerja, perolehan nilai tambah dan daya saing, pemenuhan kebutuhan konsumsi dalam negeri, bahan baku industry dalam negeri optimalisasi pengelolaan sumb…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 978-979-8981-42-5
- Deskripsi Fisik
- xx, 298 hal.; 21cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 338.1 MUT u
Karya Umum 
Filsafat 
Agama 
Ilmu-ilmu Sosial 
Bahasa 
Ilmu-ilmu Murni 
Ilmu-ilmu Terapan 
Kesenian, Hiburan, dan Olahraga 
Kesusastraan 
Geografi dan Sejarah