Buku ini merupakan hasil pengelolaan sekaligus catatan atas proses konsultasi Publik Nasional perlindungan HAM melalui reformasi KUHP. Materi olahan mencakup prosiding, makalah-makalah para narasumber dan rujukan-rujukan terkait dengan upaya reformasi hukum pidana di Indonesia. Buku ini dibagi atas tujuh bab pembahasan yakni: Bab I mengenai Dinamika Pembaruan KUHP, Bab II mengenai Delik Keagama…
Buku ini berisikan draft protokol opsional kedua tentang Konvensi internasional tentang hak-hak sipil dan politik yang ditujukan untuk penghapusan hukuman mati. Panduan untuk Pnedirian dan Perancangan Mekanisme Pencegahan Nasional bermaksud untuk membantu para aktor nasional dalam memilih sebuah Mekanisme Pencegahan Nasional untuk negeri mereka. Panduan ini sesuai dengan pasal-pasal yang relev…
Buku ini mengangkat salah satu isu penting berkaitan dengan hak-hak masyarakat adat, yaitu isu pengelolaan sumber daya alam. Isu sumber daya alam ini tentu saja tidak terlepas dari isu soal tanah, wilayah, status, identitas, dan eksistensi mereka. Karena itu, meski berbicara tentang hak mereka dalam konteks pengelolaan sumber daya alam, dalam buku ini kita bisa melihat kompleksitas dan keterkai…
Buku pedoman in bukanlah sebuah studi akademis namun lebih dimaksudkan sebagai alat praktis pelaksana lapangan untuk perlindungan saksi bagi aktivis hak asasi manusia, kemanusiaan dan pihak-pihak lain yang bekerja di lingkungan yang sensitif secara politik. Buku ini diharapkan dapat mengurangi resiko mengekpos keamanan orang misalnya -para korban, saksi, keluarga, kolega lokal serta lainnya-yan…
Diterjemahkan dari disertasi doktoral di National University of Singapore dengan judul 'Breaking the immortalized past: anti communist discourse and reconciliatory politics in post-Suharto Indonesia'. Buku ini turut ambil bagian dalam menempatkan masa lalu pada tempatnya dan rekonsiliasi antar berbagai kelompok berikut keturunannya yang pernah berseteru dan saling menaruh curiga dalam tragedi 1…
Memaparkan suatu tinjauan atas beraneka macam inisiatif masyarakat sipil dalam bidang transitional justice,merupakan suatu langkah awal menuju konsolidasi dan penguatan inisiatif transditional justice di luar negeri. Meskipun laporan ini tidak membahas setiap inisiatif secara rinci, namun jangkauan geografisnya dari Aceh hingga Papua berhasil memberi gambaran tentang tantangan dan peluang non-s…
Penyajian faktual diagnosis atas sebab-sebab tercemarnya independensi kekuasaan kehakiman di Indonesia sekaligus menawarkan jalan keluar untuk kembali memberikan penekanan pada pembenahan sistem dan struktur kekuasaan negara yang saling menghaargai independensi masing-masing. Hanya dengan itulah, sembari tetap menghargai person-person sebagai aktor kreatif, cita-cita negara hukum demokrasi yang…