Prisma: Jurnal Pemikiran Sosial Ekonomi (Volume 32, Nomor 1, 2013) - Perselin…

Perselingkuhan bisnis dan politik adalah hubungan gelap antara pengusaha dan penguasa di mana kebijakan publik diatur demi keuntungan kelompok tertentu. Pengusaha memberi dana untuk politik, sementara pejabat memberi kemudahan izin usaha atau proyek. Hal ini merusak keadilan ekonomi dan hukum.

Perkembangan Bisnis dan HAM di Indonesia : Persepsi Negara Masyarakat Sipil d…

Globalisasi telah mendorong sejumlah perubahan dalam organisasi tata kelola (governance) di dunia kontemporer. Teritorialisme sebagai kerangka ruang sosial sangat erat terkait dengan statisme sebagai model regulasi yang kini telah mengalami pergeseran dari statisme dalam tata kelola menuju regulasi dengan cara polisentris. Statisme mengacu pada suatu kondisi tata kelola yang dapat disetarakan d…

Big Business Poor Peoples: The Impact of Transnational Corporations on the Wo…

Edisi

-

ISBN/ISSN

1-85649-672-4

Deskripsi Fisik

206 hlm; 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

650.01 Mad B

Bisnis Kotor: Anatomi Kejahatan Kerah Putih

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-414-8896-2

Deskripsi Fisik

504 hlm; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

650.01 Fua B

Fair Trade: Sebuah Alternatif Positif

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

180; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

381 Wer F

Ringkasan Eksekutif: Hak Asasi Manusia dalam Sektor Bisnis Pariwisata di Indo…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

60 hlm; 30 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

060 Ind R

Human Rights: The Foundation of Sustainable Business in Celebration of the 70…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

23 hlm; 30 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

341 Int H

Memetakan Mozaik Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dalam Konteks Pembangunan Pari…

ELSAM melaksanakan penelitian berfokus pada upaya untuk mengidentifikasi isu­isu hak asasi manusia yang terkait dengan pengembangan destinasi Bali Baru, khususnya pada destinasi wisata: (1) Danau Toba, Sumatera Utara; (2) Tanjung Kelayang, Bangka Belitung; (3) Candi Borobudur, Jawa Tengah; dan (4) Kawasan Bromo Tengger Semeru, Jawa Timur, pada November – Desember 2019. Hasil penelitian…

Executive Summary : National Action Plan on Business and Human Rights : Lesso…

There are 23 (twenty three) countries that have developed and approved NAPs on Business and Human Rights to implement the UN Guiding Principles.2 One of the main functions of the NAP is to provide strong coordination and coherence within the government on the spectrum of policies related to business and human rights. Policy coherence is essential to ensure effective design and implementation of…

Prinsip-Prinsip Panduan untuk Bisnis dan Hak Asasi Manusia : Menerapkan Keran…

Pengesahan ini berlangsung setelah Perwakilan Khusus PBB John Ruggie menyelesaikan dan menghasilkan, dengan dukungan yang besar dari semua negara anggota PBB, standar global untuk bisnis dan hak asasi manusia. Pengesahan Prinsip Panduan ini tidak dapat dilepaskan dari kerja keras selama hampir enam tahun Perwakilan Khusus PBB, John Ruggie, yang diangkat oleh Sekretaris Jenderal PBB pada tahun 2…