Manual penyusunan peraturan daerah berbasis hak asasi manusia

Penyusunan dan penerbitan buku Manual penyusunan peraturan daerah berbasis HAM ini merupakan kerjasama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau, Pontianak Institute, dan ELSAM. Buku manual ini berisi panduan/pedoman bagi para SKPD ataupun legal drafter seluruh instansi yang ada di Kabupaten Sanggau dalam menyusun/ merancang Peraturan Daerah di tingkat lokal

Kajian Komnas HAM terhadap peraturan daerah DKI Jakarta No. 8 Tahun 2007 tent…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

ix, 107p.; 23cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

353.3 KAJ

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan …

Berisi tentang kumpulan undang-undang tentang lalulintas dan angkutan jalan , retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum.

Pemanfaatan tanpa jaminan perlindungan: kajian atas peraturan daerah Provinsi…

Edisi

-

ISBN/ISSN

9789791712170

Deskripsi Fisik

vi, 82p.

Judul Seri

Seri kajian hukum HUMA

No. Panggil

333.7 PEM

Laporan penelitian : menata ulang hubungan kewenangan pusat dan daerah dalam …

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xi, 136p.; 30 cm.; lampiran

Judul Seri

-

No. Panggil

320.8 MEN

Legislative drafting

Edisi

-

ISBN/ISSN

9791519919

Deskripsi Fisik

xviii, 224p.; 21cm.

Judul Seri

Seri naskah akademik pembentukan perda

No. Panggil

348.02 JAZ l

Menilai tanggung jawab sosial peraturan daerah: Studi kasus: Provinsi DKI Jak…

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-979-99369-7-4

Deskripsi Fisik

vi, 400p.;24cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

320.8 MEN

Mencegah diskriminasi merawat pluralisme: kertas kerja mekanisme prevensi-eva…

Kertas kerja ini ditulis dalma rangka memfasilitasi pengembangan dialog lintas institusi tentang penguatan mekanisme pengawasan peraturan daerah di era otonomi daerah

Kisruh peraturan daerah: mengurai masalah dan solusinya

Peraturan daerah (Perda) merupakan pilar utama yang memayungi realisasi otonomi daerah. Sebagaimana halnya undang-undang, Perda memiliki karakteristik yang bersifat mengatur, khususnya mengatur relasi antara pemerintah daerah, masyarakat lokal dan stakeholders lokal seperti dunia usaha. Perda bukan hanya mengatur hal-hal yang menyangkut kehidupan politik, sosial dan budaya masyarakat, tapi juga…

Problematika pembatalan peraturan daerah

Permasalahan yang dimunculkan dalam buku ini adalah: bagamanakah hubungan pengawasan produk hukum daerah anatar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam NKRI, dan apakah pengaturan pembatalan produk hukum daerah dalam UU Nomor 22 tahun 1999 dan UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah sesuai dengan UUD 1945.