Buku panduan yang menyikapi laporan dari masyarakat yang mengindikasikan praktik-praktik diskriminasi terhadap perempuan dalam mengakses hak-haknya atas kewarisan dan perwalian dalam konteks rekonstruksi pascatsunami di Aceh.
Kumpulan tulisan tentang beragama, berkeyakinan dan berkonstitusi: tinjauan konstitusional praktik kebebasan beragama/ berkeyakinan di Indonesia. Lampiran berisi skema perbandingan konstitusi beberapa negara dalam hak kebebasan beragama dan berkeyakinan.
Dokumen kebijakan ini merupakan bahan masukan bagi pemerintah dan DPR yang dalam program legislasi nasional 2009-2014 berencana menyusun suatu RUU yang ditujukan untuk memperkuat kerukunan umat beragama. Dokumen ini juga ditujukan untuk masyarakat luas yang akan turut serta dalam advokasi penghapusan diskriminasi agama.
Guna mendorong peningkatan kapasitas dalam pemantauan kebijakan daerah yang berspektif HAM dan keadilan gender dan merespon kebutuhan beberapa DPRD kabupaten'kota di NAD akan suatu instrumen pemantauan, Komnas Perempuan bersama pimpinan lembaga-lembaga pemerintahan, akademisi, dan pimpinan organisasi masyarakat sipil di NAD, secara bersama-sama membuka dan mengembangkan dialog hingga terbitlah …
Daftar isi: HAM, kewajiban negara dan tanggung jawab internasional; Situasi politik dan ekonomi; Pelanggaran hak-hak sipil dan politik; pelanggaran hak-hak ekonomi, sosial dan budaya; kerusuhan dan pelanggaran di Bandung; Konflik bersenjata, etnis dan pengungsi.
Kertas kerja ini ditulis dalma rangka memfasilitasi pengembangan dialog lintas institusi tentang penguatan mekanisme pengawasan peraturan daerah di era otonomi daerah
Pemantauan ini menggunakan perameter hak-hak konstitusional warga negara yang dijamin dalam Konstitusi dan parameter hak asasi manusia, khususnya Kovenan Internasional tentang Hak-hak sipil dan politik yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dengan UU No. 12/2005.
Buku panduan yang menyikapi laporan dari masyarakat yang mengindikasikan praktik-praktik diskriminasi terhadap perempuan dalam mengakses hak-haknya atas kewarisan dan perwalian dalam konteks rekonstruksi pascatsunami di Aceh.