Buku ini menawarkan pandangan alternatif dalam menganalisis situasi HAM di masa reformasi hingga akhir pemerintahan SBY. Berbeda dengan pendekatan yang melihat perubahan sebagai sebuah proses mekanis di mana demokrasi sebagai ujungnya, buku ini memandang bahwa demokrasi cenderung lebih sebagai ruang atau arena di mana pelbagai kepentingan dan aspirasi yang diusung dan diperjuangkan oleh para ak…
Dalam edisi nomor 11 kali ini beberapa tema menjadi pilihan untuk menjadi kajian, debat dan diskusi. Tema pertama adalah soal relasi antara agama, hak asasi manusia dan sekulerisme
Jurnal JENTERA edisi khusus 2008 berisi delapan artikel yang sebagian besar berisi pembacaan atas pemikiran seorang indonesianis, almarhum Daniel S Lev. Pak Dan—begitu kami menyebutnya—telah mewariskan pemikiran-pemikiran politik dan sejarah hukum yang cukup penting bagi Indonesia. Studinya tentang demokrasi parlementer pada 1950an menjadi karya klasik yang jadi rujukan utama sejarah period…
Kumpulan tulisan tentang beragama, berkeyakinan dan berkonstitusi: tinjauan konstitusional praktik kebebasan beragama/ berkeyakinan di Indonesia. Lampiran berisi skema perbandingan konstitusi beberapa negara dalam hak kebebasan beragama dan berkeyakinan.
Pakar perbukuan asal Venezuela, Fernando Báez, tengah berada di Irak saat pasukan Amerika Serikat menggempur Bagdad pada Mei 2003. Ia saksikan bagaimana peradaban dihancurkan lewat pembakaran buku dan perusakan museum-museum. Terhantui oleh pertanyaan “Mengapa manusia menghancurkan buku?”, ia pun menyusun kajian ini. Merentang dari awal peradaban tulis hingga kasus-kasus kontemporer, inil…
Indonesia merdeka didirikan dengan latar belakang antropologis dan kesadaran akan pluralisme dan kebhinekaan. Secara historis, pancasila muncul sebagai jawaban kunci terhadap kemungkinan disintegrasi Indonesia karena persoalan agama , suku, etnis yang sangat beragam. Artinya, para pendiri republik ini dari awal telah mengantisipasi kemungkinan terburuk yang bakal muncul berkaitan dengan kondisi…
Buku ini melihat persoalan transisi politik bukan sebagai suatu keniscayaan demokratisasi melainkan sebuah kontingensi. Kontingensi ini tampak bukan sekadar dalam pertarungan realpolitik melainkan juga dalam kontestasi gagasan normatif. Karena itu, politik hak asasi manusia juga bersifat kontingen. Dalam kontingensi seperti itulah ELSAM mau tak mau dengan segala daya dan kemampuannya berupaya m…
The relationship between human rights, humanitarian law and refuge law -by- Goran Melander /\/\/ Human rights activities of the United Nations -by- Gudmundur Alfredsson /\/\/ Hak-hak asasi manusia: pemikiran dari sudut pandang Indonesia -by- Soetandyo Wignjosoebroto /\/\/ Hak-hak sipil dan politik di Indonesia -by- Muladi /\/\/ Hak-hak ekonomi, sosial dan budaya di Indonesia -by- Djoko Soegiant…
Daftar isi: 1. Separatisme, self-determination dan masalah kedaulatan. 2.Hak untuk menentukan nasib sendiri dalam hukum internasional: tinjauan terhadap Pepera di Papua Barat tahun 1969. 3. Gerakan Papua Merdeka: penciptaan identitas ke-papua-an versus ke-indonesia-an. 4. Separatisme-hak asasi manusia-separatisme: siklus kekerasan di Papua, Indonesia. 5. Hukum perang internal: studi kasus opera…