Dalam dua dekade terakhir, muncul kontestasi antara rezim hak asasi manusia dan rezim pembangunan dalam perbincangan tentang tata kelola migrasi tenaga kerja, Rezim HAM lebih banyak mengacu pada instrumen ILO dan PBB yang digerakkan sebagian besar oleh kelompok masyarakat sipil, serikat buruh dan negara-negara pengirim buruh migran, sedangkan rezim developmentalis didorong oleh lembaga-lembaga …
Penyusunan dan penerbitan buku Manual penyusunan peraturan daerah berbasis HAM ini merupakan kerjasama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau, Pontianak Institute, dan ELSAM. Buku manual ini berisi panduan/pedoman bagi para SKPD ataupun legal drafter seluruh instansi yang ada di Kabupaten Sanggau dalam menyusun/ merancang Peraturan Daerah di tingkat lokal
Administrasi peradilan di Indonesia, terutama dalam konteks paska maupun rentan konflik, sangat membutuhkan pengintegrasian nilai-nilai serta standar-standar hak asasi manusia. Hal ini bukan saja disebabkan oleh fakta bahwa Indonesia merupakan Negara pihak dlaam berbagai Konvensi Internasional yang behubungan dengan hak asasi manusia, khususnya Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politi…
Administrasi peradilan di Indonesia, terutama dalam konteks paska maupun rentan konflik, sangat membutuhkan pengintegrasian nilai-nilai serta standar-standar hak asasi manusia. Hal ini bukan saja disebabkan oleh fakta bahwa Indonesia merupakan Negara pihak dlaam berbagai Konvensi Internasional yang behubungan dengan hak asasi manusia, khususnya Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politi…
This manual is prepared with a view to helping human rights organizations conduct training programmes fact-finding and documentations of human rights violations. The manual\\\'s purpose is to provide a training outline for teching the contents of the Handbook on fact-finding and documentation of human rights violations.