Merupakan hasil workshop yang memberikan solusi akademik mengenai permasalahan yang timbul dalam implementasi otonomi daerah.
Tigapuluh tahun sudah provinsi Irian Barat atau Irian Jaya yang kini lebih sering disebut Papua berintegrasi ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan selama itu pula rakyat Papua merasakan kemiskinan, ketidakadilan, dan bahkan penindasan. Kekayaan alam yang terkandung di perut wilayah Kepala Burung itu lebih banyak dinikmati oleh penguasa di Jakarta. Protes atas ketidakadilan dan penin…
This unique inside account traces events in East Timor form the negotiations that led to the May 1999 agreements among Indonesia, Portugal, and the United Nations to the mandating of international intervention to check the violence that wracked the country following the elections.
Peraturan daerah (Perda) merupakan pilar utama yang memayungi realisasi otonomi daerah. Sebagaimana halnya undang-undang, Perda memiliki karakteristik yang bersifat mengatur, khususnya mengatur relasi antara pemerintah daerah, masyarakat lokal dan stakeholders lokal seperti dunia usaha. Perda bukan hanya mengatur hal-hal yang menyangkut kehidupan politik, sosial dan budaya masyarakat, tapi juga…
Membahas mendalam mengenai otonomi daerah terutama yang berkaitan dengan UU no. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah menyangkut mengenai posisi hukum, politik, ekonomi dan budaya masyarakat di pedesaan.
Buku ini membahas mengenai perkembangan hukum administrasi daerah dari tahun 1903-2001.
Otonomisasi tidak saja berarti melaksanakan demokrasi, tetapi mendorong berkembangnya prakarsa sendiri untuk mengambil keputusan mengenai kepentingan masyarakat setempat. Dengan berkembangnya prakarsa sendiri maka tercapailah apa yang dimaksud demokrasi, yaitu pemerintahan dari, oleh, dan utnuk rakyat. Rakyat tidak saja menentukan nasibnya sendiri, melainkan juga terutama memperbaiki nasibnya s…
Bunga rampai ini menawarkan berbagai cara pandang untuk melihat peluang demokrasi. Arus bawah demokrasi bermakna sebagai proses demokratisasi yang sebaiknya dijalankan di lapis bawah struktur sosial.
Prakarsa desentralisasi dan otonomi desa mengusung dua semangant konfrontasi terhadap masa lalu dan menatap masa depan desa. Desentralisasi dan otonomi desa hendak menjawab krisis ekonomi-politik yang membelenggu desa akibat dari negaranisasi dan kapitalisasi. Ke depan, desentralisasi dan otonomi desa untuk mendorong penguatan posisi, eksistensi, kapasitas dan kemandirian desa dalam konteks for…